Perang Pencitraan dan Agenda Setting Jelang Pilkada T.Tinggi 2010

Pemilihan kepala daerah Kota Tebing Tinggi periode 2010-2015 hanya tinggal dalam hitungan bulan. Jika tak ada perubahan politik radikal, Juni 2010 perhelatan besar masyarakat kota transit pantai timur Pulau Sumatera itu, akan berlangsung bersamaan dengan beberapa daerah lain di Sumut. Para kandidat calon walikota, juga sudah banyak yang bermunculan. Mereka menebar pesona dengan berbagai aktifitas dan alat peraga di ruang publik.

Tapi tahukah Anda, apa yang dilakukan para kandidat calon walikota taklah membuat risau, karena hal demikian berlangsung secara wajar. Justru yang bikin risau itu, adalah jejaring politik tertentu yang juga turut bekerja. Mereka beraktifitas seperti hantu, tak kelihatan, tapi aroma operasi mereka bisa tercium. Agenda itu, namanya pemberantasan korupsi di birokrasi. Sayangnya, jejaring politik itu diduga memiliki agenda setting politik untuk tujuan Pilkada 2010.

Perubahan yang terjadi di Legislatif pasca Pemilu 2009 serta terjadinya alih pimpinan di Kejaksaan Negeri dan Polresta Tebing Tinggi dalam dua bulan terakhir, hangat dibicarakan secara terbatas, di kalangan elit kota itu. Pergantian pimpinan di lembaga yudikatif itu, diakui sejumlah kalangan melahirkan komposisi tidak seimbang dalam konstelasi SARA. Tiga lembaga yudikatif, yakni Kejari, Polresta dan Pengadilan Negeri dipegang pimpinan dari kalangan nonmuslim. Kondisi itu, menyebabkan munculnya kekhawatiran terjadinya kolusi ditubuh yudikatif.

Pemanggilan banyak PNS terkait berbagai dugaan korupsi yang dilakukan pihak Kejari dan Polresta, beberapa bulan terakhir, ternyata menjadi fokus pembicaraan. Banyak kalangan menilai, praktek itu tidak murni sebagai kerja hukum, tapi disusupi kepentingan politik. “Pemanggilan itu kental berbau politis,” cetus seorang pengusaha terkenal kota itu, Kamis lalu, dalam suatu perbincangan.

Pengusaha itu, menyontohkan banyaknya kasus pidana yang menjerat PNS di eksekutif maupun legislatif, ternyata prosesnya jalan ditempat. Kasus teranyar misalnya, adalah pemanggilan pihak kepolisian terhadap dugaan korupsi hibah Departemen Sosial RI kepada puluhan kelompok usaha bersama dibawah salah satu organisasi kepemudaan, senilai Rp1,2 milyar. Kasus itu, melibatkan pejabat dan pengusaha. Tapi, faktanya kasus itu jadi dingin, sedangkan beberapa saksi, bahkan belakangan disebut-sebut telah menjadi tersangka, masih tetap berkeliaran.

Berdasarkan catatan, terdapat sejumlah kasus korupsi dan pidana melibatkan eksekutif dan legislatif yang ditangani pihak kepolisian. Nyatanya, hingga kini tak satu pun penanganannya yang sampai ke Kejari, apalagi ke PN.

Hal sama terjadi pula di Kejari. Era Kajari baru bersama sejumlah Kasi yang juga baru, muncul kesan institusi itu menggeliat kuat hingga membuat kalangan eksekutif gelisah. Kasus teranyar yang jadi pembicaraan masyarakat, adalah penahanan salah seorang petinggi Dinas Pendidikan dengan tuduhan korupsi pengadaan lahan sarana pendidikan. Kasus itu membuat geger masyarakat, karena terkait dengan citra pendidikan sebagai visi dan misi utama Pemko Tebing Tinggi.

Geliat Polresta dan Kejari itu, memunculkan berbagai praduga di kalangan elit kota. Salah seorang pejabat di Pemko Tebing Tinggi menduga, geliat kedua lembaga yudikatif itu, erat kaitannya dengan Pilkada Tebing Tinggi 2010. Dikatakan, apa yang dilakukan kedua lembaga yudikatif itu belakangan ini, tak lepas dari upaya membentuk citra buruk Pemko Tebing Tinggi di mata rakyat. Kemudian, dengan citra buruk itu akan melahirkan ketidak percayaan masyarakat kota terhadap berbagai program Pemko Tebing Tinggi selama ini. Dengan citra demikian, agenda setting berikutnya akan berlangsung mulus, sehingga ada harapan tidak terjadi keberlanjutan pemerintahan, kata pejabat itu.

Pandangan lebih ekstrim, juga muncul dalam konteks pencitraan menjelang Pilkada 2010. Salah seorang tokoh agama, mensinyalir terdapat rencana kalangan minoritas untuk maju dalam Pilkada Tebing Tinggi 2010. Kasus Pilkada Kalimantan Barat, kata ustadz itu, menjadi contoh adanya agenda setting terkait dengan Pilkada Kota Tebing Tinggi. Saat ini, kata dia, terdapat sejumlah kandidat bakal calon yang akan maju dalam Pilkada. Dari jumlah itu, belum ada satu pun calon dari kalangan agama minoritas.

Namun, ketiadaan itu bukan pula berarti tak ada, karena berdasarkan pengamatan kelompok agama tertentu telah mengumumkan dukungan terhadap salah satu tokoh muda mereka untuk maju pada Pilkada mendatang. “Saat ini mereka menyimpan, nanti kalau tiba saatnya akan dikeluarkan,” kata ustadz itu. Karena itu, kinerja Polresta dan Kejari belakangan ini harus diwaspadai dan umat Islam harus merapatkan barisan, tegas sumber.

Benar atau tidaknya analisis seputar masalah penanganan berbagai kasus oleh Polresta dan Kejari Kota Tebing Tinggi di atas. Analisis paling ekstrim sekalipun meskinya menjadi perhatian. Apa yang dilakukan kedua lembaga yudikatif itu, sepanjang murni merupakan urusan penegakan hukum, sepantasnya didukung. Tapi, jika berbagai langkah penegakan hukum itu, ternyata punya agenda lain disebaliknya, bisa jadi akan memunculkan carus marut sosial nantinya. Semoga hal itu tidak terjadi dan cuma analisi liar dari mereka yang terlampau khawatir.

Share :