TENGKU HASYIM BUKAN RAJA PADANG XII TAPI PELAKSANA TUGAS RAJA

BERDASARKAN berita Harian Analisa tanggal 24 Maret 2015 di halaman 15 terdapat judul berita ‘Tengku Hasyim Raja Kenegerian Padang XII Terakhir’ yang ditulis wartawan kota Tebingtinggi kode (cha). Atas berita ini, maka Raden Mas Junaidi, SH, sebagai Pemangku Adat Kerajaan Negeri Padang Tebingtinggi, dengan ini menyampaikan bantahan atas berita dari sumber Tengku Emil mewakili ahli waris Tengku Hasyim.
Bahwa berita yang dilansir Harian Analisa yang menyebutkan Tengku Hasyim sebagai Raja XII Kerajaan Negeri Padang, berdasarkan data yang ada pada Kami tidaklah benar. Tengku Hasyim, merupakan pelaksana tugas raja yang dalam bahasa Belanda disebut dengan ‘Het Wd Hoofd’ Kerajaan Negeri Padang.
Bahwa Kerajaan Negeri Padang, sejak era Tengku H. Muhammad Nurdin (1887-1914) berada dibawah taklukan Kesultanan Deli. Di mana Tengku H. Muhammad Nurdin telah dilantikan oleh Kesultanan Deli Osman Tsani Perkasa Alamsyah. Setelah Tengku H. Muhammad Nurdin wafat pada 1914, Kesultanan Deli mengangkat pelaksana tugas raja, yakni Tengku Djalaluddin dari Kesultanan Deli (1914-1928). Hal itu dilakukan Kesultanan Deli, karena keturunan laki-laki Tengku H. Muhammad Nurdin masih kecil-kecil.
Bahwa pada 1928, Kesultanan Deli melantik Tengku Alamsyah sebagai raja Kerajaan Negeri Padang dengan gelar Tengkoe Maharadja Bongsoe Wazir Di Negeri Padang, menggantikan ayahandanya, setelah umurnya dewasa, di mana kala itu Tengku Alamsyah sudah berusia 28 tahun. Tengku Alamsyah menjadi raja Negeri Padang 1928-1931. Namun, sebagai raja, Tengku Alamsyah dinilai oleh Belanda tidak kooperatif, sehingga dibuatlah tuduhan berbau fitnah, bahwa Tengku Alamsyah menghabiskan kas kerajaan sebesar 40 ribu gulden dalam pembangunan stadion sepak bola ‘Kampung Durian.’ Akhirnya Tengku Alamsyah diasingkan ke Bengkalis. Belakangan tuduhan itu dicabut kembali oleh Kesultanan Deli, sedangkan dana yang dituduhkan telah diganti oleh Tengku Alamsyah semasa beliau masih hidup.
Bahwa selama masa pengasingan itu Kesultanan Deli kemudian mengangkat dua anak Tengku H. Muhammad Nurdin sebagai pelaksana tugas raja, yakni Tengku Ismail (1931-1933) dan Tengku Hasyim 1933 hingga runtuhnya Kerajaan Negeri Padang pada 3 Maret 1946. Selama itu, Tengku Hasyim tidak menjabat sebagai raja dalam artian devinitif (Hoofd van Padang), tapi hanya sebagai pelaksana tugas raja (Het Waarnemend Hoofd van Padang). Perbedaan dua nama jabatan di maksud, dapat dilihat pada sejumlah grand sultan yang dikeluarkan pada periode itu (data ada pada kami). Dengan demikian, dapat dipahami Tengku Hasyim tidak memiliki gelar kemahrajaan, sehingga tidak benar jika Tengku Hasyim merupakan Raja Padang XII.
Bahwa silsilah yang Kami akui,  adalah silsilah kerajaan yang mendapat pengakuan dan diketahui oleh Kesultanan Deli. Oleh sebab itu pemangku adat Kerajaan Negeri Padang memegang dengan teguh silsilah yang diakui Kesultanan Deli, di mana dalam silsilah itu tertera sesudah Tengku Alamsyah, maka kedudukan maharaja Negeri Padang yang diakui Kesultanan Deli, adalah Tengku Izhanolsyah Raja Padang XI dan Tengku Nurdinsyah Al Haj sebagai Raja Padang XII. Bahwa silsilah itu diakui Kesultanan Deli dan ditanda tangani Raja Muda Deli Tengku Osman Al Hamdy Delikhan Al Haj. Selain itu, keberadaan Tengku Izhanolsyah sebaga pemangku adat Negeri Padang atau mahraja XI, juga diakui di masa Wali Kota Drs. H. Amiruddin Lubis, dari pengakuan Tengku Irwan Hassim (data ada pada kami).
Bahwa ahli waris Tengku Hasyim menyatakan tidak mengakui keberadaan pemangku adat Kerajaan Negeri Padang, pemangku adat Kerajaan Negeri Padang menghargai dan menghormati hal itu. Namun, keberadaan pemangku adat disahkan berdasarkan Surat Ceri Mahraja Bongsu Negeri Padang Tengku Nurdinsyah Al Haj, tanggal 30 November 2014 serta dilantik dalam sebuah perhelatan adat Melayu Padang di lapangan Merdeka dan dihadiri Kesultanan Deli,Wali Kota Tebingtinggi dan unsur pimpinan daerah, para sultan dari berbagai pemangku adat Kesultanan Melayu Sumatera Timur serta ratusan masyarakat Melayu Padang. Maka, pemangku adat Negeri Padang memiliki legalitas secara de jure dan de facto di hadapan pemerintah kota Tebingtinggi dan masyarakat.
Bahwa pemangku adat Negeri Padang memohon kepada Harian Analisa agar memuat bantahan ini sebagai bentuk hak jawab yang wajib dihormati sebagai amanat UU No.40/1999 tentang Pers. Harapan Kami hak jawab itu dimuat pada halaman dan kolom yang sama. Demikian untuk dimaklumi.A. Khalik

30 March 2015
Posted by abdul Khalik

Pemangku Adat Negeri Padang Sanggah Kuasa Hukum Ahli Waris T. Hasyim

PEMANGKU adat Kerajaan Negeri Padang Tebingtinggi, melalui surat, tertanggal 22 Maret 2015, membantah pemberitaan yang disampaikan kuasa hukum ahli waris Tengku Hasyim. Berikut, surat bantahan yang disampaikan, Minggu (22/3), kepada Waspada.

Sehubungan berita Harian Waspada tanggal 20 Maret 2015 pada Hal. B1 dengan judul ‘Kuasa Hukum Ahli Waris T. Hasyim Keberatan Atas Berita ‘BPN Di minta Batalkan Sertifikat Grans Sultan No.4.1910,’ maka Raden Mas Junaidi, SH, selaku pemangku adat Kerajaan Negeri Padang, menyampaikan sanggahan atas isi berita tersebut.

Bahwa Almarhum T. Hasyim bukan raja terakhir dari Kerajaan Negeri Padang Tebingtinggi sebagai mana yang disebutkan kuasa hukum ahli waris T. Hasyim. , Masrin Tarihoran, SH dari Andaru & Associates bersama Achsan Hafis A Nasution, SH, LLM, Febrianto Tarihoran, SH, MH, Tulus Hasudungan Pardosi, SH, dan Alexander Josua Hutagalung, SH, tetap tidak lebih hanya sebagai Het Wd Hoofd Padang atau pelaksana tugas raja Kerajaan Negeri Padang.

Bahwa Kami tidak menyanggah adanya ahli waris almarhum Tengku Hasyim sebagaimana yang diutarakan dalam klarifikasi sesuai dengan salinan putusan Pengadilan Agama Tebingtinggi No.PA.b/8/PEN/099/1988 tanggal 7 Juni 1988.

Bahwa Grand Sultan No.4/1910 jelas tertulis milik Mahraja Tengku H. Muhammad Nurdin dan almarhum Tengku H. Muhammad Nurdin tidak pernah memindahkan penguasaan tanah seluas 11 hektar lebih kepada siapa pun dalam bentuk apa pun. Oleh sebab itu tanah yang diatasnya berdiri istana Kerajaan Negeri Padang Tebingtinggi dan sejumlah bangunan lainnya, adalah milik ahli waris zuriat Kerajaan Negeri Padang.

Bahwa Mahraja Tengku. H. M. Nurdin semasa hidupnya punya empat istri, yakni Alm. Hj. Rahmah alias Puang Muncu (istri 1), Alm. Cik Mas (2), Alm. Hj. Syarifah Zawiyah (3), dan Alm. Cik Etek (4). Dari keempat istri itu THM. Nurdin mempunyai 11 anak laki-laki dan perempuan. Masing-masing bernama T. Abdul Rahman (alm), T. Kemala (alm), T. Ratna Mala (alm), ketiganya dari istri 1. Kemudian T. Halimatussakdiah (alm) dari istri ke 2. Lalu, T. Alamsyah (alm), T. Hasyim (alm), T. Halimah (alm), T. Marjan (alm), T. Aminah (alm), dari istri ke 3 dan T. Ismail (alm) serta T. Sri Insana (alm) dari istri ke 4. Hingga kini, seluruh anak-anak THM Nurdin memiliki cucu dan cicit dari ke 11 anak-anaknya itu. Kesemuanya, adalah ahli waris THM Nurdin, sesuai dengan salinan surat putusan PA Tebingtinggi Deli No.PA.b/PTS/593/1985 tanggal 14 Februari 1985.

Bahwa sangat disesalkan BPN kota Tebingtinggi telah menerbitkan beberapa sertifikat atas tanah grand sultan itu, tanpa mempelajari bahwa Alm. T. Hasyim, masa itu hanya pelaksana tugas raja, telah memanfaatkan kedudukannya/wewenangnya untuk keuntungan pribadinya, dengan menerangkan bahwa setengah bagian tanah dan setengah bangunan telah berpindah dari alm. T. Alamsyah ke T. Hasyim. Sedangkan dasar Alm. T. Alamsyah memiliki tanah tidaklah ada ditemukan.

Bahwa Alm. T. Irwan Hasyim selaku ahli waris dari T. Hasyim, yang diketahui Ka. Kel. Bandar Sakti pada 8 Agustus 1981 dalam salinan copy Grand Sultan No.4/1910 membenarkan grand itu adalah milik THM Nurdin. Atas dasar itu, keterangan T. Hasyim di sebalik grand, batal demi hukum.

Bahwa dengan menyatunya Kerajaan Negeri Padang Tebingtinggi dengan NKRI pada April 1946 bukan pula berarti aset kerajaan diobok-obok oleh orang-orang yang menghargai sejarah perjuangan pendahulunya. Bahwa Pasal 32 ayat (2) PP No.24/1977, adalah untuk nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah dengan iktikad baik, bukan untuk orang-orang yang memecah belah persatuan yang ingin mengeruk keuntungan diri sendiri.

Bahwa adanya UU Pokok Agraria 1960 Pasal 9 janganlah dimanfaatkan untuk kepentingan diri sendiri hingga merugikan pihak lain, tapi haruslah dimanfaatkan sedemikian rupa, sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan negara. Bahwa agama Islam juga mempunyai aturan sendiri dalam hal pembagian harta warisan, sesuai Kompilasi Hukum Islam. Selain itu, sebagaimana firman Allah dalam Q.s. An Nisa 14.

Bahwa dengan dalil-dalil di atas, maka pemangku adat Kerajaan Negeri Padang tetap memohonkan kepada BPN kota Tebingtingg untuk membatalkan semua sertfikat yang berasal dari pecahan Grand Sultan No.4/1910, milik Alm. THM Nurdin. A. Khalik

25 March 2015
Posted by abdul Khalik

Hasil Penelitian, Sebagian Besar Jajanan Di SMP T.Tinggi Tak Penuhi Syarat

BALAI Besar Pengawas Obat dan Makanan di Medan, dalam laporan tertulisnya menyimpulkan dari enam SMP di kota Tebingtinggi jadi sampel penelitian, sebagian besar pangan jajanan anak sekolah (PJAS) tidak memenuhi syarat. Hanya sebagian kecil pangan jajanan anak sekolah yang memenuhi syarat.
Hal itu disampaikan Balai POM di Medan, melalui surat No. HM.03.01.82.825.03.15.3141 tanggal 16 maret 2015, perihal laporan hasil Pelaksanaan KIE Keamanan PJAS dan Pengujian in Sito, kepada Dinas Pendidikan kota Tebingtinggi.
Adapun sekolah yang jadi sampel penelitian, yakni SMPN 1, SMPN 2, SMPN 4, SMPN 9, SMP Ir. H. Djuanda dan SMP Diponegoro. Sedangkan produk jajanan yang diteliti meliputi, roti bakar, es lengkong, bakso rebus, risol, bakso goreng, es doger, es timun, teh manis, bakso dan bakso/tahu.
Dari hasil pemeriksaan pada laboratorium mobil Balai POM, dua jenis makanan di SMPN 1, yakni roti bakar dan es lengkong, disimpulkan terdapat mikrobiologi coliform di dalam makanan roti bakar, sehingga panganan itu tidak memenuhi syarat (TMS). Sedangkan pada es lengkong terdapat mikrobiologi TPC, sehingga disimpulkan minuman itu TMS.
Di SMPN 4, dilakukan penelitian terhadap bakso rebus dan risol, di mana hasilnya bakso rebus mengandung mikrobiologi TPC, Coliform dan E.Coli, sehingga dinyatakan TMS. Sedangkan panganan risol dinyatakan memenuhi syarat (MS). Kemudian, hasil penelitian sampel di SMPN 9, terhadap panganan bakso goreng, es doger dan es timun, diperoleh data  bakso goreng mengandung mikrobiologi TPC, Coliform dan E. Coli, sehingga dinyatakan TMS. Sedangkan pada minuman es doger, mengandung mikrobiologi yang sama, dan dikategorikan TMS. Namun pada minuman es timun, dinyatakan memenuhi syarat.
Pada SMP swasta Ir. H. Djuanda, dilakukan penelitian sampel terhadap teh manis dan bakso. Diperoleh hasil teh manis mengandung mikrobiologi TPC, Coliform dan E.Coli, sehingga dinyatakan TMS, sedangkan pada jenis makanan bakso dinyatakan memenuhi syarat. Lalu, pada SMPN 2 dengan sampel penelitian bakso/tahu, ditemukan juga jenis mikrobiologi TPC dan Coliform, sehingga panganan itu dinyatakan TMS.
Pun demikian di seluruh sekolah yang dijadikan sampel, ada hal positif yang ditemukan dari hasil penelitian itu. Di mana zat-zat makanan berbahaya, sejenis formalin dan boraks, tidak ditemukan seluruhnya pada makanan yang diteliti.  Demikian pula pada jenis bahan kimia lain semisal M. Yellow dan rhodamin B.
Boraks dan formalin merupakan zat kimia yang bila dikonsumsi terus menerus akan menimbulkan kanker. Demikian pula dengan M. Yellow dan rhodamin B. Namun, mikrobiologi TPC, Coliform dan E.Coli bisa menjadi penyebab manusia mengalami diare. A. Khalik


24 March 2015
Posted by abdul Khalik
Tag :

Mutasi 83 Pejabat Jadi Pembicaraan Miring PNS T.Tinggi

         
          MUTASI 83 pejabat eselon II, III dan IV Pemko Tebingtinggi menjadi pembicaraan hangat di kalangan PNS. Namun, umumnya pembicaraan itu dibumbui cerita miring, mulai dari tidak berjalannya asas manajemen hingga isu pungutan dana mencapai puluhan juta rupiah. Bahkan, mutasi itu dituding dikendalikan kelompok tertentu sampai-sampai kepala dinas tidak mengetahui bawahannya yang selama ini jadi tulang punggung di jajarannya dipindahkan.

          Sejumlah keterangan yang diperoleh, Senin (9/3), mengatakan protes mutasi juga tersendat-sendat. Misalnya, undangan baru disampaikan pukul 11.00 untuk pelantikan pukul 14.00. Namun, jadwal pelantikan ternyata molor hingga pukul 16.00. Sampai-sampai beredar kabar mutasi dibatalkan. Selain itu, Wakil Wali Kota Ir. H Oki Doni Siregar, kepada wartawan, mengaku baru mengetahui adanya mutasi sekira pukul 15.00, sehingga dia tak hadir di acara itu.

          Samsul Bahri, SH, Kasi Perundangundangan DPRD kota Tebingtinggi mengaku terkejut dengan pemindahannya. “Aneh selama ini saya bergelut di bidang hukum, bahkan pernah jadi pengacara Pemko Tebingtinggi, tapi sekarang malah dipindah jadi Kasi Kesra kantor Camat. Ini cermin tak berjalannya asas The Righ Man on The Righ Place di Pemko,” tegas Samsul.

          Beberapa Kadis juga mengaku tercengang dengan proses mutasi tanpa sepengetahuan mereka. Salah satu Kadis di komplek Jalan Gn. Leuser mengaku terkejut, karena Kabid yang mendukung keberhasilan Dinasnya meraih penghargaan dari pemerintah pusat ternyata di mutasi. Kadis lain juga terkejut, karena Kabid yang selama ini menjadi tulang punggungnya dalam menjalankan program, ternyata dipindah begitu saja tanpa konsultasi dengan atasan si Kabid. “Kita merasa ada skenario menghancurkan program wali kota, maklum ini tahun politik karena 2016 akan Pilkada,” cetus salah seorang Kadis.

          Beberapa nama pejabat yang dipindah, padahal PNS itu dinilai berhasil dalam tugasnya. Misalnya, salah satu Kabid di Dinas Perhubungan atau Dinas Kebersihan Pertamanan. Bahkan, di Dinas Perhubungan pengganti Kabid yang diganti, ternyata dibawah standar, karena masalah fisik.

          Terkait itu, aktifis kemasyarakatan mengingatkan Wali Kota Ir. H. Umar Zunaidi Hasibuan, MM, agar berhati-hati terhadap mutasi di tahun politik. “Kita ingatkan Pak Wali, ini tahun politik sehingga harus mewaspadai adanya klik dalam birokrasi yang ingin programnya hancur,” ujar Edi Suardi, S.Sos dari Lembaga Pengkajian Pengawasan Pembangunan Masyarakat Kota (LP3MK) mengingatkan. Khalik

11 March 2015
Posted by abdul Khalik
Tag :

BPN T.Tinggi Diminta Batalkan Sertifikat Pemecahan Grant Sultan No. 4/1910

         
          PEMANGKU Adat Kerajaan Negeri Padang Tebingtinggi meminta Badan Pertanahan Nasional (BPN) kota Tebingtinggi, segera membatalkan sertifikat BPN konversi dari Grant Sultan No.4 tahun 1910. Permintaan itu dilakukan, karena lahan dengan alas hak Grant Sultan itu, milik Kerajaan Negeri Padang dan bukan milik perorangan/pribadi.

          Hal itu disampaikan Pemangku Adat Negeri Padang Tebingtinggi, melalui surat No.05/MKA-KNP/TTD/2015, tanggal 2 Maret 2015 ditanda tangani Raden Mas Junaidi gelar Datuk Tongkat Mahraja Negeri Padang.

          Dalam surat yang ditujukan kepada Kepala BPN kota Tebingtinggi, disebutkan lahan dengan alas hak Grant Sultan No.4 itu, luasnya 11 hektar terletak di Kel. Bulian, Kec. T.Tinggi Kota. Di atas lahan itu saat ini, terang surat itu, terdapat bangunan istana kerajaan Negeri Padang, terletak di Link. 03, Kel. Bandar Utama. Kemudian komplek pemakaman zuriat Kesultanan Negeri Padang serta beberapa bangunan rumah tempat tinggal.

          Selain Grant Sultan No.4 yang menjadi dasar kepemilikan lahan atas nama kerajaan, surat itu juga menyebutkan adanya keterangan dari Kesultanan Deli No.09.9/IM-SD/2014 tanggal 06 Januari 2014, bahwa tanah dan bangunan istana (rumah tinggi) beserta halaman, juga tanah di sekitar lingkungan istana, menurut sifatnya merupakan satu kesatuan yang tidak terpisah dengan tanah tersebut. “Lahan itu adalah milik Kerajaan Negeri Padang,” tulis surat yang ditembuskan kepada Raja Muda Deli, Wali Kota Tebingtinggi, Kepala BPN Sumut dan Kapolres Tebingtinggi.

          Diterangkan, alasan permintaan pembatalan itu berdasarkan pada UU Pokok Agraria No.5 Tahun 1960, khususnya Pasal 20 ayat 1, menyatakan ‘hak milik adalah hak turun temurun’ dan pada Pasal 3 menyatakan ‘bahwa pelaksanaan hak ulayat dari masyarakat hukum adat menurut kenyataannya masih ada.’ Kemudian pada Pasal 6 menyatakan ‘semua hak-hak tanah mempunyai fungsi sosial’.

          Ditambahkan, pemangku adat Kerajaan Negeri Padang merasa prihatin melihat aset kerajaan dipecah-pecah menjadi milik pribadi/perorangan. Di mana hal itu menyebabkan aset kerajaan menjadi tidak utuh lagi. Surat itu, menyebutkan dengan adanya pemecahan Grant Sultan No.4 oleh BPN, maka telah terjadi kerugian tidak hanya bagi Kerajaan Negeri Padang, tapi juga pemerintah kota Tebingtinggi, karena di atas lahan itu ada aset istana yang seyogianya jadi cagar budaya.

          Atas dasar itu, pemangku adat Kerajaan Negeri Padang meminta kepada BPN kota Tebingtinggi yang selama ini menerbitkan sertifikat pemecah dari Grant Sultan No.4, segera membatalkan sertifkat yang telah dikeluarkan. “Kita minta agar semua sertifikat yang berasal dari Grant Sultan No.4 dibatalkan,” tanda Raden Mas Junaidi, Selasa (3/3). Khalik

04 March 2015
Posted by abdul Khalik
Tag :

Wako T.Tinggi Nyatakan Stadion Kp. Durian Milik Publik

WALI KOTA Tebingtinggi Ir. H. Umar Zunaidi Hasibuan, MM, menyatakan stadion Kampung Durian, di Jalan Prof. Hamka, Kel. Durian, Kec. Bajenis, merupakan milik publik dan harus tetap jadi lapangan olah raga. Wali Kota menegaskan Pemko Tebingtinggi tidak akan memberikan dana apa pun kepada siapapun terkait dengan upata renovasi stadion itu, karena jika itu dilakukan seara adminstratif merupakan kesalahan.

Hal itu ditegaskan Wali Kota Tebingtinggi, Senin (23/2), saat menerima audiensi pemangku adat Kerajaan Negeri Padang, di rumah dinas, Jalan Sutomo. Hadir mendampingi Wali Kota Staf Ahli Ismail Budiman, SH, Kadisporabudpar H. Azhar Effendi Lubis, SE, dan Kabag Humas PP Drs. Bambang Sudaryono.

 Diakui, selama ini banyak kalangan yang mengklaim stadion Kampung Durian sebagai milik keluarga mereka. Namun, ketika surat-surat terkait kepemilikan itu di minta, maka tak satu pun yang mampu menunjukkannya. “Sebenarnya sesuai UU Agararia 1960, tanah milik kerajaan yang sudah digunakan publik, statusnya tetap milik publik,” tegas Umar Zunaidi Hasibuan.

Wali Kota menyarankan agar pemangku adat dan zuriat kerajaan menyatukan persepsi untuk menyerahkan keberadaan stadion Kampung Durian kepada Pemko Tebingtinggi guna dikelola secara baik demi dunia olah raga di kota Tebingtinggi. “Jangan sampai stadion itu terlantar terlalu lama, karena masyarakat olah raga sangat membutuhkannya,” himbau Wali Kota.

Juru bicara pemangku adat Negeri Padang Abdul Khalik, mengatakan hasil dari rapat pemangku adat Kerajaan Negeri Padang, meminta agar Pemko Tebingtinggi segera melakukan pembicaraan, sehingga keadaannya tidak berlarut-larut dan merugikan dunia olah raga. Selain membuka kesempatan sejumlah oknum yang ingin mengambil manfaat dari ketidak pastian itu. “Pemangku adat sepakat, stadion Kampung Durian memang harus tetap jadi lapangan olah raga dan dikelola pemerintah kota,” ujar Khalik.

Dalam pertemuan itu, dibicarakan juga pemugaran sejumlah makam bersejarah para raja di Kerajaan Negeri Padang, misalnya makam keluarga Mahraja ke 7 Negeri Padang Marah Hakum gelar Panglima Goraha, di Kel. Bulian, Kec. Bajenis. Selain itu, disampaikan pula penulisan buku sejarah para pemimpin dan wali kota Tebingtinggi sepanjang masa, yang rencananya akan dipublikasikan tepat pada 1 Juli 2015 nantinya.

Pemangku adat yang hadir dalam temu ramah dengan Wali Kota Tebingtinggi, yakni Datuk Punggawa H. Ismail, SH, Datuk Amar OK Khairul Aswan, Datuk Bentara Juanda, Datuk Penghulu Negeri Tengku Machmud, dan Datin Sri Dewangga Hj. Kartini
Lakukan Pembicaraan
Sebelumnya, pemangku adat Kerajaan Negeri Padang Tebingtinggi melakukan pembicaraan dengan sejumlah kalangan sepuh terkat dengan keberadaan stadion Kampung Durian. Pembicaraan itu dilakukan terkait banyak klaim kepemilikan terhadap lahan lapangan sepak bola itu belakangan ini. Beberapa kalangan sepuh yang diundang berbicara, diantaranya Rusman Saleh, Aswad Asmara, Mahiddin Syafii dan H. OK Agahansyah.
Menurut juru bicara pemangku adat Kerajaan Negeri Padang Tebingtinggi Datuk Khuzamri Amar, SE, didampingi Datuk Azrai Hasan Miraza, serta beberapa pemangku adat lainnya, belum lama ini, pembicaraan itu untuk mengetahui sejauh mana keberadaan stadion bola itu. “Ini kita lakukan salah satunya dalam rangka mendata situs-situs Kerajaan Negeri Padang Tebingtinggi,” ujar Amar.

Ditambahkan, stadion Kampung Durian, sejak dulu merupakan situs penting Kerajaan Negeri Padang Tebingtinggi yang dibangun oleh Tengku Alamsyah yang menjadi wazir Negeri Padang sekira 1930. Sayangnya, ujar BKM Masjid Raya Nur Addin itu, hingga kini belum jelas bagaimana status lapangan sepak bola itu, sehingga Pemko Tebingtinggi tidak berani memanfaatkannya. “Malah kita mendengar ada pula oknum-oknum tertentu yang ingin menjual lahan itu, padahal semua tahu lahan itu milik publik,” tegas Khuzamri Amar.

Datuk Azrai Hasan Miraza menambahkan, hasil pertemuan dengan keempat sesepuh Melayu dan sesepuh kota Tebingtinggi itu, sepakat keberadaan stadion Kampung Durian itu harus dipertahankan sebagai lapangan sepak bola. “H. OK Agahansyah, Aswad Asmara dan Rusman Saleh yang paham status stadion, menyatakan sepakat lahan itu tetap jadi lapangan sepak bola,” terang Azrai. Tinggal lagi bagaimana Wali Kota Tebingtinggi dalam hal ini Disporabudpar menyikapi kehendak ini, tambah Azrai.

Diakui, kalangan sesepuh itu kecewa karena selama ini ada upaya kalangan tertentu yang hendak menjual lapangan, meski alas haknya tak jelas. “Banyak yang mendekati kita mengajak kerjasama menjual lapangan itu, tapi saya tolak. Saya ingin lapamgan itu tetap seperti semula,” aku H. OK Agahansyah,  cucu dari OK Aliviah, saat bertemu di kediamannya, kemarin.

Selain itu, Khuzamri Amar, SE, mengungkapkan pula hasil temuan dari pendataan situs-situs Kerajaan Negeri Padang Tebingtinggi, berupa makam Marah Hakum gelar Panglima Goraha (1830-1870), Raja ke VIII Kerajaan Negeri Padang Tebingtinggi. “Makam itu menjadi penemuan besar untuk mengungkap masa lalu Kerajaan Negeri Padang Tebingtinggi,” cetus Amar. Sebelumnya, sudah pula ditemukan makam Raja Tebing Pengeran, di Kec. Bandar Khalifah, Kab. Sergai.

Seluruh situs-situs yang kita temukan, kata Amar, nantinya kita harapkan akan menjadi bukti sejarah khasanah Kerajaan Negeri Padang Tebingtinggi. “Kita juga akan mengajukan situs-situs itu sebagai cagar budaya ke Pemko Tebingtinggi sesuai UU No.11/2010 tentang Cagar Budaya,” tandas Amar. Abdul Khalik









24 February 2015
Posted by abdul Khalik
Tag :

Syekh H. OK Machmoed Syafi’i Hoofdh Kadli Kerajaan Negeri Padang

          TAK BANYAK generasi sekarang di kota Tebingtinggi dan sekitarnya yang mengetahui jejak kehidupan dan perjuangan sosok ulama kharismatik Syekh H. OK Machmoed Syafi’I (foto). Machmoed Syafi’i adalah Mufti Besar atau Hofdh Kadli Kerajaan Negeri Padang, sepeninggal mufti sebelumnya Syekh H. Tengku Muhammad Hasyim Al Kholidi Naqsabandi, yang wafat pada 1928. Syekh H. OK Machmoed Syafi’i menjadi Hofdh Kadli Kerajaan Negeri Padang selama tujuh tahun, yakni 1928-1935. Ulama thariqat aliran Naqsabandiyah itu, hidup semasa dengan Raja Tengku Muhammad Nurdin alias Marah Hudin (1870-1914), pemangku raja Padang dari Kesultanan Deli Tengku Jalaluddin (1914-1928), Tengku Alamsyah (1928-1931), Tengku Ismail (1931-1933) dan Tengku Hasyim (1933-1946). Menjabat sebagai Hofd Kadli di masa Tengku Alamsyah, Tengku Ismail dan Tengku Hasyim.
          Beliau, dilahirkan pada 1854 di salah satu nagari di Batu Sangkar, Minangkabau dari keluarga penganut Islam yang taat. Di usia muda, Machmoed Syafi’i setelah belajar agama dengan banyak guru di kampungnya, diajak merantau oleh abangnya. Mereka pun melanglang buana ke berbagai negeri. Bahkan, sampai di Makkah al Mukarramah untuk belajar ilmu-lmu keagamaan khususnya ilmu tasawuf. Di tanah suci itu, Machmoed Syafii tinggal cukup lama, ada yang menyebut hingga delapan tahun, tapi ada juga yang menyebut 10 tahun.
          Saat Raja Kerajaan Negeri Padang Tengku Haji Muhammad Nurdin, menunaikan ibadah haji, keduanya bertemu. Dalam pertemuan itu, Tengku Haji Muhammad Nurdin, mengajak Machmoed Syafii untuk tinggal dan mengajar di Negeri Padang. Ajakan itu pun disambut dengan baik, bersama abangnya Machmoed Syafii pulang kembali ke tanah air. Dia, berdiam dan mengembangkan ilmu agamanya di Negeri Padang, sedangkan abangnya berdiam dan tinggal di Negeri Serdang.
Sudah menjadi tradisi di kalangan para sultan di Kesultanan Melayu Sumatera Timur, bahwa mereka memiliki kepedulian yang tinggi terhadap agama Islam. Salah satu di antara kepedulian itu, adalah mendirikan maktab di tanah suci. Maktab itu dimaksudkan sebagai tempat persinggahan dan menginap masyarakat di kerajaannya yang melaksanakan ibadah haji. Selain itu, mereka juga mengajak putra-putra asal Nusantara yang belajar dan bermukim di Makkah untuk kembali ke tanah air, mengajar dan mensyiarkan Islam.
          Tidak mengherankan, jika para sultan dari Kesultanan Langkat, Deli, Serdang, Bedagai, Padang, Asahan hingga Kuta Pinang memiliki ulama-ulama yang menimba ilmu dari Makkah. Dalam paham fiqih, seluruh Kesultanan Melayu Sumatera Timur bermazhab Syafiiyah, sedangkan dalam thariqat umumnya beraliran Naqsabandiyah.
          Selama tinggal menetap di Negeri Padang, Syekh H. OK Machmoed Syafii, banyak mengajar di kalangan keluarga kerajaan, mulai dari Bandar Khalifah hingga ke Tinokkah (Sipispis). Bahkan, beberapa maktab juga didirikan untuk siar agama Islam, khususnya di kalangan rakyat di hulu Negeri Padang yang masih memiliki keyakinan tradsional Sipelebegu. Awalnya, Syekh H. OK Machmoed Syafii tinggal dan menetap di Bandar Khalifah dan menjadi imam besar Masjid Raja Bandar Khalifah.  Dia, menjalankan tugas-tugas keagamaan sebagai tuan kadli mewakili Hofdh Kadli di kesyahbandaran itu. Di antara murid Syekh H. OK Machmoed Syafii yang kemudian mengikuti jejaknya adalah Tuan Kadli Harun dan Tuan Kadli Mahmud.
         
Selama hidupnya Syekh H. OK Machmoed Syafii memiliki empat istri dan 25 anak. Istri beliau tercatat Ulong Afifah, Ulong Sariah, Da’ah dan Siti Mariam. Dari 25 anak itu, hingga kini yang masih hidup, adalah Mahiddin Syafii (foto) yang saat ini bermukim di Kampung Atur Mangan, Kel. Sri Padang, Kec. Rambutan. Diperkirakan, keturunan Syekh H. OK Machmoed Syafii mencapai ribuan orang dan tersebar di berbagai daerah.
          Sebagai ulama kharismatik Negeri Padang, Syekh H. OK Macmoed Syafii juga dikenal sebagai ulama yang memiliki karomah. Sifat karomah itu menjadi cerita turun temurun di kalangan keluarga besar ulama thariqat Naqsabadiyah itu. Seperti penuturan Mahiddin Syafii, di mana Syekh H. OK Machmoed Syafii dengan izin Allah bisa merubah dedaunan menjadi uang di saat terdesak.
          Kisahnya bermula, ketika Syekh H. OK Machmoed Syafii yang telah menjadi Hofd Kadli Negeri Padang akan menikahkan warga kerajaan di Kampung Paya Kapar. Hofd Kadli ini selalu ditemani anak angkatnya bernama Said kemana pun dia pergi, baik saat mengajar atau berdakwah dan menikahkan warga kerajaan. Ketika malam tiba, berangkatlah Machmoed Syafii dan anak angkatnya menuju rumah ahlun nikah. Mereka berangkat menggunakan sado yang bertugas mengantar jemput mereka.
          Di perjalanan, ulama itu kelupaan membawa uncangnya tempat biasa menyimpan uang. Menjelang dekat dengan rumah ahlun nikah, Machmoed Syafii minta sado yang ditumpanginya berhenti dan dia pun turun. Kemudian segera berjalan menjauhi sado dan masuk ke hutan kecil di tepi jalan. Pengiringnya tidak mengerti kenapa ulama itu turun dan hilang sebentar di rerimbunan. Tak berapa lama Syekh Machmoed keluar dan mereka melanjutkan perjalanan. Menjelang turun, Syekh Machmoed memberikan ongkos kepada anak angkatnya Said dan berpesan kelebihan uang itu untuk anak angkatnya. Hanya saja, beliau menambahkan pesan, segera belanjakan uang itu dan jangan disisakan hingga esok hari.
          Entah karena sayang pada pemberian ulama itu, Said hanya membelanjakan sedikit uang itu, dengan minum kopi di salah satu warung. Sedangkan sisanya tetap disimpan. Keesokan paginya, Said terkejut karena siasa uang pemberian ulama itu hilang. Dicari kemana pun tetap tak ada. Ketika hal itu disampaikan kepada Syekh H. OK Machmoed Syafii, ulama thariqat itu hanya tersenyum, sambil mengatakan sudah diingatkan agar uang itu segera dibelanjakan.
          Karomah kedua yang jadi cerita turun temurun keturunan Syekh Machmoed Syafii, adalah menjala ikan di daratan, tapi jalanya berisi ikan yang banyak. Diceritakan, ketika masih bermukim di Bandar Khalifah, ada kebiasaan baik ulama ini, yaitu menjamu jemaah dan murid-muridnya untuk datang dan makan di rumahnya.
          Satu kali, istri keduanya Ulong Sariah mengingatkan akan adanya makan bersama dengan murid-muridnya di kediaman mereka. Sang istri mengingatkan, selain beras tak ada lauk pauk di dapur. Ulong Sariah meminta agar ulama itu mencari lauk pauk. Tapi hingga waktu maghrib, lauk pauk itu belum ada di dapur, sehingga sang istri gelisah dan melaporkannya kepada ulama bermazhab Syafiiyah itu.
          Segera saja, beliau mengambil jala yang tergantung di tiang dapur dan kemudian pergi keluar. Sang anak Mahiddin Syafii yang waktu itu berusia delapan tahun, heran bagaimana bisa malam-malam pergi menjala, sehingga dia mengikuti ayahnya itu. Anehnya, ulama itu tidak pergi ke sungai, karena jarak antara sungai dan rumah berkisar 100 meter. Mahiddin Syafii melihat dari atas tangga dapur lah ulama kerajaan itu menebar jalanya di daratan. Namun, ketika jala itu diangkat, ada banyak ikan yang masih hidup menggelepar di jaring jala itu. “Saya kaget bagaimana bisa menjala di darat, tapi ada ikannya,” terang Mahiddin, anak ulama Negeri Padang yang kini berusia 89 tahun, di kediamannya. Hasil menjala di darat itulah dijadikan lauk pauk menjamu makan murid-muridnya malam itu.
          Selama menjabat Hofdh Kadli Negeri Padang, Syekh H. OK Machmoed Syafii berkantor di Balai Kerapatan – sekarang Markas Koramil 013 – bersama dengan pembesar kerajaan lainnya. Sedangkan keluarganya tinggal di Kampung Badak Bejuang – sekarang eks Bioskop Prince atau komplek ruko Jalan KF Tandean – hingga wafatnya.
          Menurut penuturuna Mahiddin Syafii, ulama kerajaan Negeri Padang itu wafat pada 1935 sepulang dari mengikuti kegiatan muzakarah antar ulama kesultanan Sumatera Timur di Tanjung Balai. “Dari diagnosis dokter, orang tua saya itu meninggal karena serangan jantung,” tutur Mahiddin. Syekh H. OK Machmoed Syafii, dimakamkan di lahan keluarganya di Kampung Durian –sekarang Jalan Prof. Hamka – berdamping dengan stadion Kampung Durian. Di komplek itu juga dimakamkan salah seorang anaknya. Namun, pada 2010, saat lahan warisan itu dijual, makam ulama Negeri Padang itu dipindahkan ahli waris ke pemakaman Masjid As Syafa’ah Kampung Bicara di Jalan Prof. Hamka, Kel. Durian, Kec. Bajenis. Abdul Khalik

23 February 2015
Posted by abdul Khalik
Tag :

Momok Banjir Yang Semakin Terkendali (4)

            SEJAK lama, banjir merupakan momok tersendiri bagi masyarakat kota Tebingtinggi, khususnya berada di bantaran sungai. Terdapat tujuh kelurahan dengan belasan ribu rumah tangga yang setiap tahunnya mengalami dampak akibat banjir tahunan dari tiga sungai yang melintasi kota Tebingtinggi, yakni sei Padang, Bahilang dan Sibarau. Jika dihitung kerugian sepanjang banjir yang melanda perumahan warga, maka kerugian yang diderita masyarakat bisa mencapai angka hingga puluhan milyar rupiah.
            Salah satu di antara visi dan misi Wali Kota Tebingtinggi Ir. H. Umar Zunaidi Hasibuan, MM, adalah penanggulangan banjir di kota Tebingtinggi, di mana langkah-langkah yang dilakukan telah menunjukkan hasil, berupa dilaksanakannya program pengendalian banjir. Paling tidak selama 2012-2014, sejumlah program telah dilakukan dalam rangka menjalankan program itu, khususnya pada dua sungai berdampak, yakni sei Padang dan Bahilang. Bahkan, terhadap sungai Bahilang yang melintasi enam kelurahan, dilakukan perlakuan khusus guna menjinakkan kedatangan banjir dimusim penghujan.
            Pada 2011, banjir besar yang melanda kota Tebingtinggi berasal dari sei Bahilang, memberikan pengetahuan kepada Wali Kota Tebingtinggi bagaimana mengendalikan banjir yang terus menjadi momok bagi masyarakat di inti kota. Maka langkah pertama yang dilakukan menjinakkan sungai Bahilang, adalah dengan melakukan pengerukan terhadap dasar sungai. Dinas PU dengan mengandalkan alat berat eskavator, melakukan pengerukan dasar sungai sejak dari muara sungai hingga ke perbatasan kota. Kerukan dasar sungai kedalamannya mencapai 2 meter dengan areal kerukan tersebar, di mana material kerukan kemudian dimanfaatkan masyarakat untuk berbagai keperluan. Hasilnya, kapasitas daya tampung sei Bahilang semakin besar.
     Tahap ini, kondisi banjir yang terjadi setiap turun hujan, telah mampu dikendalikan,  di beberapa areal pemukiman inti kota, karena badan sungai Bahilang mampu menampung limpahan air hujan yang turun. Misalnya, di Kel. Persiakan, Tualang, Bandar Sono, Mandailing dan Pasar Baru. Hal itu, diperkuat dengan kerja keras Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) yang melakukan pengerukan dan pembersihan terhadap drainase di seluruh kota. Dampaknya, banjir akibat hujan turun mulai bisa dikendalikan.
            Tak puas dengan pengerukan terhadap dasar sungai Bahilang, Dinas PU melalui Subdis Pengairan, melakukan langkah cukup brilian. Didahului dengan melakukan survey mendapatkan areal yang bisa dijadikan sebagai lokasi tampungan sementara, jika air bah akibat hujan di hulu yang seringkal tak terduga datangnya. Hasil survey diperolah badan sungai dengan lekukan tajam di Kel. Persiakan, Kec. Padang Hulu. Lekukan jalur sungai yang menyerupai angka 8 itu kemudian, dinegosiasikan untuk dijadikan sebagai kolam penampungan air bah (foto), kepada pemilik lahan, di mana si pemilik setuju. Dimulailah pembangunan kolam tampungan (situ) oleh Subdis Pengairan Dinas PU, dengan mengandalkan satu escavator saja, pada akhir 2012. Kedalaman situ  mencapai 5 meter dengan garis tengah lingkaran sekira 50 meter. “Saya yakin situ inilah kunci pengendalian banjir sungai Bahilang,” ujar Muhammad Yusuf, Kasubdis Pengairan Dinas PU kota Tebingtinggi yang bertanggung jawab soal itu.
            Kini, ribuan warga di Kel. Bandar Sono, Mandailing, Pasar Baru, Pasar Gambir dan Badak Bejuang, bisa mengurangi rasa khawatirnya, karena limpahan air hujan dari hulu yang selama puluhan tahun sering mengganggu tidur mereka, relatif bisa dikendalikan. Tapi, kerja belum selesai, karena masih ada problema di sejumlah kelurahan yang dilintasi sungai besar, yakni sungai Padang. Setiap kali debit air sungai Padang meningkat, dipastikan, Kel. Bandar Utama, Bandar Sakti dan Badak Bejuang akan mengalami kebanjiran. Penyebabnya, disinyalir adalah bendungan mati milik Dinas Pengairan Sumut di Kel. Tambangan Hilir, Kec. Padang Hilir yang selama ini menjadi sumber pengairan ribuan hektar sawah di Kab. Sergai.
            Maka langkah kedua pun dilakukan Wali Kota Ir.H. Umar Zunaidi Hasibuan, MM, dengan melakukan kerjasama di berbagai bidang dengan Pemkab tetangga itu. Hasilnya sejumlah kerjasama pun dilakukan. Salah satunya upaya pembangunan bendung gerak di hilir sungai Padang, belakangan dikenal dengan nama ‘Bendung Bajayu’ (Batak, jawa, Melayu). Prestasi besar pun diraih, Ketika Kementerian PU melalui Balai Wilayah Sungai Sumatera (BWSS) II, mengalokasikan pembangunan bendungan itu berbiaya Rp250 milyar. Peletakan batu pertama pembangunan bendungan itu sudah dilakukan Gubsu H. Gatot Pudjo Nugroho, ST, MSi, beberapa waktu lalu. Diharapkan, jika bendungan itu selesai pada 2017 nanti, pengendalian banjir diakibatkan luapan sungai Padang akan bisa dikendalikan secara lebih baik, disamping kegunaan irigasi untuk persawahan di Kab. Serdang Bedagai.
            Sepanjang 2013-2014, hampir tidak agi terdengar ada banjir besar melanda inti kota Tebingtinggi. Orang agaknya bisa berfikir kritis bahwa dua tahun itu bukan musim penghujan dengan intensitas yang tinggi. Tapi bagaimana pun, harus diakui kerja keras Pemko Tebingtinggi dibawah kepemimpinan Ir. H. Umar Zunaidi Hasibuan, MM, dan Ir. H Oki Doni Siregar, telah berhasil pengendalikan banjir yang selama ini dikhawatirkan puluhan ribu masyarakat kota lintasan itu. Wallahu a’alamu bi ash shawab. Abdul Khalik
13 February 2015
Posted by abdul Khalik
Tag :

Pembangunan Jembatan Melalui Konsep P3 (3)

           SEPANJANG dua tahun penuh masa kepemimpinan Ir. H. Umar Zunaidi Hasibuan, MM dengan dua wakilnya,  Alm. H. Irham Taufik, SH, MAP dan penggantinya Ir.H. Oki Doni Siregar, perhatian Pemko Tebingtinggi terhadap sektor perhubungan sangat tinggi, bahkan bisa dikategorikan langkah maju. Paling tidak selama 2012-2014, ada tiga jalan yang dibangun, guna membuka isolasi lingkungan-lingkungan yang selama ini terisolir.
            Tiga jalur penghubung yang dibuka, yakni jembatan sei Padang II dan jalan penghubung antara Kel. Karya Jaya, Kec. Bajenis dengan Kel. Bandar Sakti, Kec. T.Tinggi Kota. Kemudian jembatan sei Sibarau I dan jalan penghubung antara Kel. Brohol dan Kel. Pinang Mancung, Kec. Bajenis, serta pembukaan Jalan Gelatik, Link 01, Kel. Pinang Mancung, Kec. Bajenis. “Jalan  Gelatik ini dikerjakan tepat saat bulan bakti gotong royong, bersama TNI, masyarakat dan Pemko Tebingtinggi,” ujar Camat Bajenis, Surya Dharma, SH, dalam satu kesempatan.
             Dari ketiga jalur penghubung atau jalan kota yang dibangun Pemko Tebingtinggi itu, salah satu diantaranya, yakni jembatan penghubung Kel. Brohol dan Pinang Mancung masuk kategori istimewa, karena satu-satunya di Indonesia, di mana konstruksi jembatan dan bahan bangunannya langsung berasal dari Jerman. Konstruksi jembatan itu, harganya mencapai Rp1,1 milyar.
            Wali Kota Ir. H Umar Zunaidi Hasibuan, MM, dalam satu perbincangan mengakui konstruksi dan bahan bangunan jembatan itu berasal dari Jerman, merupakan hibah dari Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementeria Pekerjaan Umum RI, pada 2013 lalu. Ditambahkan, saat itu Wali Kota sebagai ketua dari asosiasi jalan dan jembatan Sumut mendapat undangan dari Kementerian PU untuk melakukan kunjungan kerja di Jerman, terkait kontrak kerja pembangunan jembatan di berbagai daerah di Indonesia. “Sepulang dari lawatan itu, kita ajukan permohonan agar Tebingtinggi mendapatkan hibah jembatan itu. Alhamdulillah permohonan kita diterima,” ungkap Wali Kota.
Dengan demikian, jika jembatan sei Sibarau I itu selesai, maka itulah jembatan pertama di Indonesia yang berhasil dibangun yang bahan-bahan dan teknologinya berasal dari Jerman. Nilai bahan bangunan jembatan itu saja mencapai Rp1,1 milyar. Selain itu, pembangunan jembatan sei Sibarau I, merupakan model ideal yang diharapkan jadi model pembangunan di seluruh Indonesia, karena terjadinya hubungan sinergis antara pemerintah pusat, pemerintah daerah dan masyarakat atau dikenal dengan istilah P3 (Pemerintah, Publik dan Privat). Artinya pemerintah pusat memberikan hibah (berbentuk bahan bangunan) kepada pemerintah daerah, kemudian pelaksanaan pekerjaannya dibiayai pemerintah daerah, sedangkan masyarakat memberikan lahan mereka untuk pembangunan tanpa harus mendapat ganti rugi alias gratis. “Inilah konsep ideal dalam pembangunan di Indonesia dan kita sudah memulainya,” tegas Wali Kota.
Dari data yang berhasil diperoleh pada lokasi proyek, pembangunan jembatan sei Sibarau I menelan dana Rp6.337.500.000, berasal dari PAPBD TA 2014. Pelaksanaan proyek dikerjakan rekanan PT Fifo Pusaka Abadi. Sedangkan keterangan di kantor kecamatan Bajenis, ada 8 kepala keluarga yang memberikan lahan mereka secara percuma untuk pembangunan jalan dan jembatan itu. Masing-masing 3 KK di Kel. Pinang Mancung dan 5 KK di Kel. Brohol. Luas lahan yang mereka serahkan ke publik untuk pembangunan jembatan, yakni 800 meter di Kel. Brohol dan 240 meter di Kel. Pinang Mancung. Selain itu, lahan yang akan dibebaskan untuk jalur penghubung berikutnya sejauh 1.500 meter. “Semua masyarakat pemilik lahan sudah ikhlas memberikan lahan jika nanti dibutuhkan masyarakat,” tegas Surya Dharma, SH.
Selanjutnya, jika jembatan sei Sibarau I itu selesai dikerjakan, maka ada ratusan kepala keluarga yang akan terhubung. Keterangan Camat Kec. Bajenis, paling tidak dengan adanya jembatan itu, akan ada 665 kepala keluarga yang terhubung di dua kelurahan itu, di mana sebelumnya terisolasi. Kepala keluarga yang terhubung ada 425 KK di Kel. Brohol dan 240 KK di Kel. Pinang Mancung. Tak hanya itu, dampak positif keberadaan jembatan penghubung, saat ini sudah terasa. “Dulu harga tanah per rante sebelum ada jembatan Rp25 juta, tapi sekarang harganya sudah melonjak hingga Rp50 juta per rante, padahal jembatan belum siap,” terang Camat Bajenis itu.
Akan halnya jembatan sei Padang II yang penghubungkan Kel. Bandar Sakti dan Kel. Karya Jaya, terus diupayakan dapat dilaksanakan sesuai konsep P3. Namun, diakui Camat Bajenis, hingga kini masih ada 3 pemilik lahan yang belum ikhlas untuk memberikan lahan mereka bagi pembuatan jalan penghubung itu.
“Kita berusaha agar konsep Wali Kota soal pembangunan model P3 itu bisa dilaksanakan di jembatan sei Padang II,” tandas Surya Dharma, SH. Sedangkan Jalan Gelatik saat ini telah menjadi jalan andalan petani di Kel. Pinang Mancung, karena digunakan sebagai jalur pengantar hasil bumi agar bisa lebih cepat tiba di pasar-pasar perdagangan kota Tebingtinggi. Abdul Khalik
12 February 2015
Posted by abdul Khalik
Tag :

Perluasan Jangkauan Pelayanan RSUD T.Tinggi (2)


            DI ANTARA keberhasilan Pemerintah Kota Tebingtinggi yang pantas diapresiasi pada 2014, adalah perluasan jangkauan layanan kesehatan yang dilakukan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr. H. Kumpulan Pane, di Jalan Kumpulan Pane, Kel. Pasar Baru, Kec. T.Tinggi Kota. RSUD itu, yang sejak lama menjadi RSUD rujukan kedaruratan di Pantai Timur Sumatera Utara, terus berbenah diri, melengkapinya dengan berbagai fasilitas modern.
            Pada 2014, salah satu pekerjaan melengkapi fasilitas RSUD yang ada selama ini, adalah dengan penambahan ruang rawat inap pasien, dengan jenis yang kian variatif. Mengambil lahan di eks Akademi Kebidanan (Akbid) Pemko Tebingtinggi yang telah direlokasi ke Jalan Gn. Leuser, Pemko Tebingtinggi selanjutnya membangun ruangan rawat inap yang baru. Kini RSUD kota Tebingtinggi telah memiliki 363 tempat tidur untuk pasien rawat inap.
            Jika pada 2013, kapasitas ruangan RSUD kota Tebingtinggi hanya 79 ruang dengan 266 tempat tidur, maka pada 2014 terdapat kenaikan signifikan ruangan dan tempat tidur, mencapai 97 tempat tidur. Artinya, RSUD telah memiliki 363 tempat tidur. Penambahan ruangan dan tempat tidur itu, meliputi ruangan VIP 40 tempat tidur, ruang I 328 tempat tidur, ruang kelas III 124 tempat tidur, ditambah ruang kerja pendukung kinerja kesehatan.
            Produk pelayanan RSUD kota Tebingtinggi juga kian bervariasi. Terdapat 11 jenis layanan medik dan non medik yang saat ini dilakukan RSUD itu. Layanan itu meliputi, medik umum, yakni medik dasar, medik gigi dasar dan KIA/KB. Layanan gawat darurat (UGD), spesialis dasar, meliputi penyakit dalam, anak, bedah dan obstetri dan ginekologi.
            Selanjutnya, pelayanan spesialis penunjang, meliputi anastesiologi, radiologi, rehabilitasi medik, patologi klinik dan patologi anatomi. Untuk pelayanan spesialis lainnya meliputi, telinga, hidung tenggorokan (THT), kesehatan jiwa, penyakit syaraf dan penyakit mata. Kemudian pelayanan spesialis gigi/mulut meliputi, orthodonsi, dan bedah mulut. Selain itu ada pula pelayanan sub spesialis, yakni bedah onkologi serta ginjal dan hipertensi. Sedangkan pelayanan keperawatan, meliputi VIP/Super VIP serta Kelas I, II dan III. Kemudian, pelayanan pelayanan penunjang klinik, meliputi perawatan ontensif, pelayanan gizi, farmasi, sterilisasi intrumery/CSSD, rekam medis dan kerapian fisik.
            Untak layanan penunjang non medis, yakni laundry, instalasi gizi/dapur, instalasi pemeliharaan sarana rumah sakit, promosi, K3 RS, instalasi pengolahan limbah dan incinerator, ambulance dan mobil jenazah, pemulasaran jenazah, pemadam kebakaran, sarana air bersih, parkir dan MCK umum. Untuk layanan administrasi, ada MoU, personalia, keuangan, SIM RS dan keamanan.
            Tak hanya itu, untuk pelayanan pasien rawat jalan, RSUD dr. H Kumpulan Pane, memiliki 16 poliklinik yang diisi para dokter spesialis, meliputi, poli umum, penyakit dalam, spesialis anak, spesialis paru, spesialis bedah, kebidanan dan kandungan (obgyn), spesialis mata, spesialis THT, spesialis kulit dan kelamin, gigi dan mulut, neurologi/syaraf, jantung, poliklinik DOTS, penyakit trofik infeksi, poliklink jiwa, serta pelayanan VCT dan HIV/AIDS.  Untuk semua poliklinik itu, RSUD menyediakan ruang tunggu yang nyaman, dengan fasilitas ruang AC, TV, loket kasir, SIM RS dan prosedur pelayanan serta papan himbauan.
            Khusus ruang UGD, RSUD Pemko Tebingtinggi memiliki fasilitas 5 tempat tidur, 1 ruang observasi, dilengkapi alat kegawat daruratan, seperti monitor dan EKG, dilengkapi pula dengan 2 kamar operasi, kamar perawat supervisor, ruang radiologi, ruang apotik dan kasir. “Kita menyiapkan 4 dokter umum dan 2 dokter jaga untuk dinas sore dan malam, ditambah 15 perawat dan 3 bidan,” terang Ka. RSUD dr. H. Kumpulan Pane, dr. H. Nanang F. Aulia, Sp.PK.
            Total tenaga medis dan non medis di RSUD Pemko Tebingtinggi itu, berdasarkan data 2013, sebanyak 445 orang, di mana 298 berstatus PNS dan 147 non PNS.  Dari jumlah itu, rumah sakit terbesar di wilayah pantai timur itu, memiliki 21 dokter spesialis, 32 dokter umum, 4 dokter gigi, 1 magister kesehatan tromped (MKT), 1 magister kesehatan, 8 sarjana kesehatan masyarakat, 20 sarjana keperawatan, 15 tenaga farmasi, 6 fisioterapi, 108 D3 keperawatan, 50 D3 kebidanan, 28 teknisi medic, serta sejumlah tenaga pelayanan lainnya.
            Untuk layanan spesialis, RSUD menyiapkan 15 jenis dokter spesilis mendukung kinerja selama ini. Meliputi, spesialis penyakit dalam, bedah, kebidanan dan kandungan, THT, paru dan saluran nafas, neurologi, patologi klinis, anak, anastesi, tropik dan infeksi, mata, jiwa, penyakit kulit dan kelamin, jantung serta radiologi. Ada pula 32 dokter umum pendukung dan 4 dokter gigi.
            Kinerja RSUD sepanjang tahun, juga menunjukkan peningkatan signifikan, baik dari jumlah pengunjung maupun pemasukan yang diterima. Untuk pelayanan UGD, pada 2013 terdapat 8.509 pengunjung dari tahun sebelumnya 7.146 pengunjung. Pada instalasi rawat jalan, pengunjung mencapai 39.124 orang. Untuk instalasi rawat inap, terjadi juga peningkatan pengunjung dari 7.857 orang meningkat jadi 8.935 orang. Untuk kamar operasi, RSUD melakukan layanan sebanyak 871 kali, meningkat dibanding sebelumnya hanya 606 kali. Untuk layanan ICU (intensive Care Unit), terdapat peningkatan layanan dari 559 kali menjadi 666 kali kunjungan. Sedangkan layanan radiologi mencapai 6.491 kunjungan dibanding sebelumnya 5.952 kunjungan. Untuk laboratorium patologi klinik sebanyak 621.172 tindakan dibanding tahun sebelumnya 125.878 tindakan. Salah satu layanan favorit yakni haemodialisa mencatat 5.426 kunjungan meningkat dibanding sebelumnya 5.279 kunjungan Abdul Khalik

10 February 2015
Posted by abdul Khalik
Tag :

Total Pageviews

- Copyright © KhalikNews -Metrominimalist- Powered by Blogger - Designed by Johanes Djogan -