Menikmati Alam Lombok Dengan Sentuhan Bali

           
MEDIO Juni lalu, penulis bersama belasan kawan-kawan dari PWI perwakilan kota Tebingtinggi berkesempatan melakukan studi jurnalistik ke pulau Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB). Kunjungan itu, dalam rangka memberikan wawasan kepada para jurnalis anggota PWI tentang wilayah yang dikunjungi serta melakukan perbandingan dengan kawasan yang dikunjungi, untuk kemudian jadi pengetahuan dengan harapan bisa diterapkan di tempat asal. Rombongan kami langsung ditemani Ketua PWI Cabang Sumut dan beberapa rekan lainnya.
            Menaiki pesawat CityLink dari KNIA, setelah transit di Bandara Soetta, rombongan kami menjejakkan kaki  di Bandara Internasional Lombok, sore hari.  Kami pun disambut rekan dari PWI cabang NTB dan langsung menjamu kami dengan makanan khas Lombok ayam taliwang. Ayam taliwang adalah lauk kebanggaan Lombok, yang pedas cabenya mengalahkan rasa pedas gulai uni-uni Minangkabau. Ditengah menikmati pedasnya ayam taliwang, kami pun sudah memiliki agenda untuk mendatangi sejumlah kawasan wisata terkenal di pulau bertetangga dengan Bali itu.
            Tapi tentu saja, harus sowan dengan pemilik pulau itu, dengan cara bersilaturrahmi ke wali kota Mataram Masykur Abduh. Esoknya ditemani Ketua PWI cabang NTB, kami pun diterima dengan keramahan, rencana yang sudah disusun pun langsung diwujudkan. Menggunakan mobil pariwisata tiga suku, hari pertama kami langsung tancap gas ke Kuta Lombok dan Tanjung Aan.
            Di Tanjung Aan, seperti pantai-pantai pada umumnya, terpaan angin keras membuat suasana di sekitar kawasan itu jadi menyenangkan. Hal yang paling menyenangkan sekaligus menjengkelkan, adalah serbuan para penjual barang-barang kerajinan untuk oleh-oleh. Para pedagang di sana, terkesan memaksakan agar pengunjung Pantai Aan harus membeli barang yang mereka jajakan. Bahkan, untuk di foto pun mereka meminta upah. Tapi tak apalah, karena semua memang dalam rangka menikmati suasana. Di pantai Aan, penulis sempat membeli segenggam batu akik khas Lombok. Harganya Rp100 ribu untuk belasan batu akik yang sudah jadi. Sayangnya, pada Juni, angin Barat sangat kencang, sehingga pantai Tanjung Aan menjadi kotor oleh limbah laut.
Beranjak dari Pantai Aan menuju Kuta Lombok, kami sempat berhenti sejenak di Desa Segera Kuta lokasi asal legenda Putri Mandalika. Di desa ini antara Februari dan Maret ada pesta atau upacara yang disebut dengan Bau Nyale (menangkap cacing) yang hidup di sela-sela liang batu karang di bawah permukaan laut. Pesta ini merupakan bentuk penghormatan kepada Puteri Mandalika. Kami sempat melihat areal persawahan di desa itu yang digunakan sebagai lokasi pembukaan pesta.
 Hanya selang sekira 15 menit dari Desa Segera Kuta, rombongan kami pun sampai di Kuta Lombok. Tak jauh beda dengan Tanjung Aan, pantai Kuta Lombok merupakan salah satu destinasi yang diandalkan oleh Provinsi NTB. Seperti halnya pantai Kuta di Bali, Kuta Lombok juga merupakan lokasi pantai dengan sengatan matahari yang disukai wisatawan bule. Tingkat kebebasan para wisatawan bule di Kuta Lombok sama halnya dengan Kuta Bali, misalnya kafe yang berjejer di seberang pantai yang dipisahkan jalan. Umumnya, keberadaan kafe-kafe itu memang melayani wisatawan bule, disamping kebebasan lainnya. Di sini, kami juga diserbu para pedagang kerajinan, dan beberapa di antara kami juga membeli batu akik yang siap olah maupun yang berbentuk bongkahan.
Saat kembali dari Tanjung Aan dan Kuta Lombok, rombongan kami menyempatkan singgah di perkampungan tradisional Sasak Sade. Penulis dan beberapa rekan mengelilingi perkampungan itu. Mata sempat tertumbuk pada satu bangunan unik ditengah perkampungan tradisional itu yang ternyata masjid Sasak. Guide setempat yang menemani kami, mengatakan masjid itu digunakan muslim Sasak untuk beribadah. Umumnya etnis Sasak sebagai penduduk asli Pulau Lombok, beragama Islam. Di sini sejumlah oleh-oleh kerajinan khas Sasak Lombok, sempat kami beli.
Hari kedua di Mataram selepas makan siang, mobil kami diarahkan menuju salah satu pemandian paling fenomenal di Lombok, yaitu Taman Narmada. Taman Narmada, adalah satu situs cagar budaya yang menjadi simbol besarnya pengaruh budaya Hindu Bali terhadap Pulau Lombok, khususnya di Kab. Lombok Barat. Taman Narmada dengan pemandian sejuknya dibangun oleh Raja Bali Anak Agung Ngurah Karangasem pada 1727.  Di masa Raja Bali ini berkuasa, dia berhasil menaklukkan Lombok Barat dalam sebuah peperangan. Sebagai wilayah kekuasaan Raja Bali Karangasem ini, kemudian membangun tepat ibadah berupa pura serta kawasan peristirahatannya. Taman Narmada merupakan kawasan peristirahatan Raja Anak Agung Karangasem.
Di Taman Narmada ini, ada mata air yang disucikan penganut Hindu Bali yang diyakini berasal dari Gunung Rinjani. Mata air itu ditampung dalam beberapa kolam besar. Salah satu kolam merupakan tempat para selir raja mandi. Di dekat kolam itu, ada bangunan peristirahatan raja, juga kamar khusus raja untuk berhubungan dengan para selirnya, selain perumahan prajurit dan gudang senjata, ada juga Pura Kelasa. Dahulunya, komplek Taman Narmada merupakan istana Raja Bali di musim panas. Selain Taman Narmada, jejak peninggalan Bali di Lombok juga ditandai dengan keberadaan Pura Meru. Pura Meru dibangun bersamaan dengan Taman Narmada.
Pengaruh Hindu Bali sangat terasa khusunya di Kab. Lombok Barat. Kami menginap di salah satu hotel di kawasan Cakranegara. Selepas Shubuh penulis menyempatkan diri berjalan-jalan di sekitar hotel. Benar saja di sekitar hotel itu, suasana Bali sangat terasa. Gapura yang menjadi ciri khas rumah-rumah orang Bali tersusun di sepanjang tepian jalan. Aroma dupa terasa menyengat, disambangi pula suara lolongan anjing dari balik pagar rumah-rumah bermotif Bali itu. Namun, di sekitar kawasan Cakranegara itu, ada sebuah masjid besar yang megah yang saling berdampingan dengan pemukiman warga Hindu Bali itu.
Selama dua hari berada di Mataram, penulis mencoba berbagai macam makanan ala Lombok. Mulai dari ayam taliwang, nasi balap puyung, dan sate bulayak. Sate bulayak merupakan panganan khas Lombok, di mana lontongnya dikemas dari anyaman daun kelapa dengan daging kambing yang dicampur dengan kuah yang aromatik rasa campuran pedas, manis dan lemak.
Puas mengitari Mataram, rombongan kami pun menuju kawasan wisata paling terkenal di Lombok, yakni Senggigi dan Gili Trawangan. Kedua kawasan wisata terkenal itu terletak di Kab. Lombok Barat. Senggigi merupakan resor wisata yang reputasinya menyamai kawasan wisata Bali seperti Nusa Dua. Keunggulan kawasan Senggigi adalah pantainya yang berpasir putih serta iar lautnya yang jernih berwarna biru dilengkapi dengan karang-karang bawah laut yang terlihat hingga ke permukaan laut. Pantai Senggigi dapat dikatakan sebagai kawasan wisata terlengkap. Pasalnya, di sepanjang pantai ini berdiri berbagai hotel, resor hingga home stay dengan harga yang sesuai ukuran kantong pengunjung. Rombongan kami menunda dulu untuk menikmati keindahan Senggigi, pasalnya tujuan utama kami, adalah Gili (pulau) Trawangan.
Melewati Senggigi, kami pun istirahat sejenak di Bukit Manimbu. Di atas bukit ini, ada tempat istirahat (shelter) yang dibuat sebagai tempat perhentian sementara bus pariwisata. Dari atas bukit ini, mata kita bisa menyapu seluruh kawasan sekitar, mulai dari Senggigi hingga pantai Sekotong. Di shelter Bukit Manimbu itu, sejumlah pedagang menwarkan berbagai jenis batu akik Lombok yang menawan. Beberapa rekan akhir merelakan uangnya melayak untuk membeli benda yang lagi trending itu. Tak berapa lama bus kami menuju pelabuhan pemberangkatan ke Gili Trawangan.
Gili Trawangan, dari kabar yang kami dengar merupakan pulau wisata yang paling bebas, bahkan lebih bebas dari kawasan wisata di Bali. Di pulau ini lah, pengunjung lokal bisa ‘cuci mata’ untuk melihat wisatawan bule setengah telanjang. Di hari ketiga dari perjalanan kami, sebuah perahu yang khusus disewa telah siap mengantarkan kami menuju Gili Trawangan. Pada bulan Juni hingga Agustus, para nelayan mengatakan cuaca di sekitar selat yang memisahkan Lombok dan Gili Trawangan cukup bersahabat, sehingga kurang dari satu jam, perahu nelayan dengan muatan 20 orang itu akan sampai di lokasi yang dituju. Masih di atas perahu yang berlayar tenang, mata kami pun sudah disuguhi pemandangan indah pantai seluas 5 hektar itu. Berbagai hotel dan homestay berdiri indah menyambut para wisatawan yang berlabuh di pantai pasir putih itu.
Ketika menjejakkan kaki di pantai Gili Trawangan, benar saja kabar yang kami terima, kawasan itu dipenuhi oleh ratusan bule dari berbagai suku bangsa Eropah dengan segala aktifitasnya. Umumnya memang berpakaian ala wisatawan bule yang berpakaian minim dan seenaknya. “Selain Bali, Gili Trawangan ini negeri mereka, meski berada di Indonesia,” ujar rekan ku, saat berjalan mencari hotel tempat kami menginap. Asumsi itu ada benarnya, karena dari berbagai kabar yang kami dengar dari karyawan cafĂ© di sekitar pantai, umumnya hotel, resor dan homestay ini milik pengusaha-pengusaha Eropah, namun di kelola oleh warga pribumi. Bahkan, ada di antara pengelola hotel dan resor itu, merupakan istri dari pemilik modal yang orang bule itu. Harga penginapan di Gili Trawangan relative murah, sesuai dengan ukuran masing-masing.
Pulau yang luasnya hanya 5 hektar itu, dihubungkan oleh jalan arteri yang mengelilingi pulau. Di jalan itu, berlaku ketentuan larangan terhadap kenderaan bermesin. Sehingga yang ada di jalan lingkar Gili Trawangan hanyalah sepeda dan pedati saja. Itu lah kenderaan resmi wisatawan dan penduduk setempat. Di tengah hiruk pikuk wisatawan manca negara itu, ada sesuatu yang ganjil, yakni keberadaan masjid yang berada di sekitar areal pantai. Masjid Al Hidayah itu, mengumandangkan adzan lima kali dalam sehari semalam. Ketika sholat Jumat berlangsung, masjid itu penuh sesak oleh warga lokal, juga pengunjung pulau dan beberapa jemaah berwajah bule.
Sore hari, penulis menggunakan sepeda sewaan berhasil mengelilingi Gili Trawangan. Waktu tempuh hingga sampai ke lokasi semula, sekira 1,5 jam. Di belahan Gili Trawangan, penulis sempat bertemu seorang pengembara asal Sumbar bersama anaknya. Pengembara Sumbar ini mengaku sudah tiga tahun tinggal di sana. Lalu, usai Shubuh keesokan harinya, penulis juga sempat membelah Gili Trawangan dengan bersepeda guna melihat isi pedalaman pulau itu. Di kawasan pedalaman, ternyata ada perkampungan penduduk yang umumnya memiliki perkebunan kelapa yang terbatas dan cukup untuk menghidupI keluarga mereka, disamping bekerja di sektor pariwisata. Pulau ini hanya di huni belasan kepala keluarga etnis Sasak. Soal makan, dipastikan tak ada makanan tradisional di sini, umumnya makanan manca negara.
Menutup perjalan kami, selama dua hari menyempatkan diri untuk menikmati suasana pantai Senggigi dari dekat. Kami sengaja memilih salah satu hotel yang berada di perbukitan untuk menikmati keunikan view pantai Sengigi.  Lombok yang kecil, ternyata menyimpan banyak resor wisata yang belum sempat dikunjungi. Mudah-mudahan di lain waktu, ada kesempatan kembali ke sana. @ Abdul Khalik

31 August 2015
Posted by abdul Khalik

Air Terjun Yang Mempesona di Asahan Dan Simalungun

AIR TERJUN, sejujurnya fenomena alam itu adalah ‘sihir’ yang memukau. Hampir tak ada orang yang memiliki rasa estetika dalam dirinya tidak menyukai keindahan air yang meloncat terjun dari ketinggian, kemudian meluncur deras ke bawah dengan suara bergemuruh. Tak mesti harus menikmati air terjun skala besar, air terjun dengan skala kecil juga banyak menyebar dan terapat di berbagai lokasi. Air terjun itu, bisa membuat rasa estetika kita bergetar.
Paling tidak ada dua kabupaten di Sumut ini yang menyimpan banyak lokasi air terjun, yakni Kab. Asahan dan Simalungun, meski di daerah lain juga ada. Tulisan ini, mencoba menyelusuri sejumlah air terjun di dua kabupaten itu, sebagai acuan jika pembaca yang ingin berkunjung ke sana. Lokasi itu, air terjun itu, adalah Air terjun Simonang-monang dan Simanik-manik serta Beteng 7 di Asahan dan air terjun Bah Butong dan Bah Damanik di Simalungun.

Air Terjun Simonang-monang
           
Air terjun Simonang-monang berada di kawasan perkebunan Aek Loba, PTPN III, Kec. Aek Songsongan, Kab. Asahan.  Jika Anda ingin menuju ke sana, dari Kisaran perjalanan di lanjutkan hingga ke Pulu Raja. Pada pabrik kelapa sawit Pulu Raja, kenderaan berbelok ke jalan lintas menghubungkan Pulu Raja dengan Porsea. Jalan provinsi ini cukup bagus, karena aspalnya baru saja diperbaiki. Sesampainya di Pekan Aek Songsongan, kenderaan berbelok menuju arah Bandar Pulau dengan melintasi jembatan yang membelah sungai Asahan.
Melewati jembatan, kenderaan Anda berbelok ke kiri memasuk jalan perkebunan dan tiba di gapura masuk Desa Padang Pulau. Mengikuti jalan desa perkebunanyang sejuk itu, Anda akan sampai ke pabrik PKS Aek Loba. Dari sini kenderaan melintasi kawasan perkebunan sawit dan akan sampai di lokasi Air Terjun Simonang-monang. Air terjun Simonang-monang ini hanya lah kawasan jurang yang dilintasi sungai kecil berbatu-batu. Namun, sejak puluhan tahun lalu, lokasi ini sudah dikunjungi berbagai kalangan.
Dari berbagai goresan graffiti yang  berserakan di sekitar air terjun itu, ada tulisan tahun 1931 atau 1936 yang diperkirakan, sejak tahun itu telah ada warga yang mengunjungi air terjun dimaksud. Ada juga sejumlah tulisan beraksara China dana Arab Melayu yang diperkirakan tulisan nama-nama pengunjung kawasan itu di masa lalu. Bahkan, pada salah satu undakan batu besar lainnya, ada tulisan 1963 dengan goresan ‘D.P.R Sarbupri’ sebuah organisasi buruh yang berafiliasi kepada PKI.
Goresan graffiti pada batu-batu besar di air terjun Simonang-monang itu, menunjukkan kawasanitu sudah dikunjungi banyak kalangan lintas generasi selama hampir satu abad. Sayangnya kawasan itu sekarang terkesan tidak terurus. Pada beberapa tempat di lokasi itu ada bekas reruntuhan bangunan, yang mungkin sebelumnya dikelola dengan baik, namun belakangan tidak lagi dikelola.  Ketinggian luncuran air dari puncak hingga ke dasar diperkirakan setinggi 20 meter dengan areal dasar seluas 50 meter lingkaran.
Dari sejumlah keterangan, kawasan air terjun ini tidak dikelola sebagai daerah wisata, karena banyak menimbulkan korban meninggal akibat tenggelam. Ada juga yang menyebut, kawasan itu miliki pribadi seorang pengusaha perkebunan yang tak mengijinkannya untuk dikelola. Namun, yang pasti air terjun Simonang-monang ini sungguh menarik untuk dikunjungi sebagai pelepas kepenatan dan merasakan sejuknya air sungai.

Air Terjun Simanik-manik
           
Masih di Kec. Aek Songsongan tapi lebih ke hulu mengikuti jalan lintas provinsi, hanya berbeda desa, ada juga air terjun lain bernama Simanik-manik. Air terjun ini berada di sebuah areal yang dikuasai salah sebuah LSM lingkungan hidup berpusat di Medan.  Kawasan air terjun ini cukup menarik, karena dari tempat parkir, pengunjung harus lebih dulu berjalan melintasi kawasan hutan sekira 200 meter dan bisa menikmati gua dangkal yang sering menjadi tempat para pecinta lingkungan berkemah dan istirahat sejenak, sebelum sampai di lokasi air terjun.
            Seperti air terjun Simonang-monang, air terjun Simanik-manik juga merupakan aliran air sunga kecil yang melintasi hutan dan bermuara di sungai Asahan. Berada di aliran sungai kecil, maka debit air terjun Simanik-manik juga kecil dan sangat tergantung fluktuasi air sungai. Di musim hujan, air terjun Simanik-manik akan memiliki tumpahan yang besar, tapi di musim kemarau tumpahan airnya kecil saja. Saat penulis berkunjung ke sana di akhir Juli, debit air terjun Simanik-manik kelihatan kecil, namun beberapa pengunjung mengakui tak berapa lama lagi air terjun ini akan besar, karena musim hujan akan datang.
            Kawasan air terjun Simanik-manik masih terlihat terjaga keasriannya, karena diperkirakan dipelihara oleh LSM lingkungan itu. LSM ini memiliki pusat pelatihan di sekitar kawasan itu. Habitat hutan seperti monyet dan beberapa hewan lainnya bisa dilihat dan meninggalkan jejak di sekitar aliran sungai. Misalnya, monyet ekor panjang berwarna hitam bisa di lihat pada kawasan ini.
Ketinggian luncuran air dari puncak hingga ke dasar sungai, diperkirakan mencapai 15 meter dengan diameter kolam tampung sekira 30 meter lingkaran. Di bawah luncuran air terjun kita bisa menikmati tanah cekung dengan kedalaman sekira 10 meter dengan siraman embun air terjun yang terus membasahi kawasan dalam gua.
            Untuk masu ke kawasan air terjun Simanik-manik belum ada tarif pembayaran, sehingga diperkirakan kawasan ini tidak dikelola sebagai kawasan wisata olejh pemerintah setempat. Hanya saja beberapa pemuda setempat yang menjaga parkir menagih dana suka rela kepada pengunjung yang datang ke lokasi itu.

Pemandian Beteng 7
           
Kawasan Beteng 7 hanya merupakan aliran sungai Asahan yang kemudian dijadikan sebagai areal pemandian bagi masyarakat yang berkunjung ke sana. Beteng 7 ini berada lebih ke hilir dari air terjun Simanik-manik dan persis berada di lintasan jalan antara Pulu Raja menuju Porsea, Tobasa. Pemandian Beteng 7 berada di kelokan sungai Asahan yang arusnya deras dan dalam. Namun, karena berada di kelokan badan sungai, ada areal tepian sungai yang kosong membentuk pantai yang bisa dijadikan tempat untuk mandi-mandi bagi pengunjung yang datang.
            Tempat pemandian itu, berada di bibir sungai yang curam, dengan ketinggian dari permukaan sungai ke permukaan jalan lintas, sekira 10 meter. Sehingga pengunjung yang ingin mandi harus turun ke bawah. Pada tepian jalan terdapat sejumlah pondok wisata yang dikelola penduduk setempat. Dari dalam pondok yang menyiapkan lokasi pemandangan ke arah sungai, pengunjung bisa menikmati gemericik air dari aliran deras sungai Asahan. Permukaan air kelihatan hijau, hal itu mengindikasikan kedalaman air di hulu sungai Asahan itu dalam kisaran lima hingga tujuh meter.
            Yang menarik dari pemandian Beteng 7 ini, adalah jembatan kecil yang membelah sungai menuju seberang. Jembatan kecil ini hanya bisa dilalui menusia secara terbatas dan tak bisa dilalui kenderaan, meski hanya sepeda. Sesuai keterangan di papan informasi, maksimal orang yang bisa melintasi jembatan itu hanya tujuh orang, jika lebih bisa menimbulkan resiko jembatan patah.
Jembatan ini, kabarnya dibangun oleh kontraktor Jepang saat membangun bendungan Sigura-gura di kawasan Sampuran Harimau. Jembatan itu dibuat untuk melangsir bahan besi dan baja serta peralatan lainnya dalam rangka pembangunan tower listrik. Setelah proyek selesai jembatan itu tidak dibongkar dan difungsikan penduduk setempat sebagai jalan alternatif. Banyak pengunjung kawasan itu yang kemudian memanfaatkan jembatan sebagai tempat uji nyali, karena goyangan jembatan itu bisa membuat adrenalin muncul.

Air Terjun Bah Biak, Bah Butong
           
Kita beralih ke kawasan air terjun di Kab. Simalungun. Sejak lama orang mengenal kawasan air terjun Bah Butong. Kawasan air terjun Bah Butong ini, terletak di areal perkebunan Bah Butong, PTPN IV, Kec. Sidamanik. Untuk sampai ke sana jika dari Medan kita langsung meluncur ke Pematang Siantar, kemudian menuju arah Parapat. Keluar dari Siantar, kenderaan masuk menuju Sidamanik. Sesampai di kebun teh Sidamanik, kenderaan bisa masuk ke jalan kebun sekira 3 km, hingga tiba di Nagori Bah Butong.
            Air Terjun Bah Butong juga berasal dari aliran sungai kecil yang selama ini jadi sumber air bersih  karyawan perkebunan di sejumlah afdeling. Saat dari ujung desa, pengunjung harus berjalan menurun sejauh sekira 50 meter. Dalam perjalanan akan kita temukan aliran sungai dan mata air yang jernih serta sumur tempat mandi warga.Kemudian ada pula pompa otomatis yang dibuat untuk mengalirkan air pegunungan ke perumahan warga. Sebelum sampai ke air terjun, pengunjung harus menuruni jurang sedalam sekira 20 meter.
            Air terjun ini termasuk lebar areal sebaran airnya, mencapai 10 meter. Namun ketinggian luncuran lebih rendah, hanya sekira 10 meter saja dari atas. Tapi, karena debitnya besar, maka air terjun Bah Butong ini terkesan besar. Sedangkan kolam tampungannya juga kecil, sehingga pengunjung hanya berharap dari tumpahan air, tanpa bisa berenang bebas. Hanya saja jika ingin berenang tak jauh dari air terjun itu, ada aliran sungai kecil yang cukup jernih untuk tempat bersenda gurau dan bermain bersama keluarga.

Air Terjun Bah Damanik
           
 Pemandian Bah Damanik, ini lah pemandian yang airny apaling jernih di antara semua pemandian air terjun yang diceritakan di atas. Pemandian ini, miliki satu keluarga yang dikelola secara baik. Jika ingin datang ke lokasi ini, jalan yang ditempuh sama dengan arah menuju air terjun Bah Butong, hanya saja lokasinya lebih ke bawah. Sebelum sampai di Pekan Sidamanik, pengunjung akan bertemu dengan sebuah masjid bernama ‘Masjid At Taqwa’ di sebelah kiri jalan. Pada titik ini di sebelah kanan jalan ada jalan kecil yang mengarahkan kita menuju pemandian itu.
            Pengunjung cukup membayar parkir Rp10.00 untuk mobil dan bus serta Rp5.000 untuk sepeda motor. Kemudian juga harus membayar karcis masuk Rp4.000 untuk dewasa dan Rp2.000 untuk anak-anak. Kita dipersilahkan menuruni jurang sejauh kira-kira 20 meter. Dari kejauhan saat menuruni tangga, kita akan bisa menikmati lekukan jurang yang dipenuhi oleh air bersih berasal dari perut bebatuan. Areal air terjun Bah Damanik, tidak lah luas, hanya memanjang sekira 20 meter dengan lebara sekira 5-10 meter saja.
Ketinggian air dari dasar pemandian itu hanya 1,20 meter saja dari dasarnya. Meski demikian, ini lah tempat pemandian paling eksotis, karena pengunjung bisa menikmati mata air yang keluar dari celah batu secara langsung. Dari ketinggian pemandian itu, ada juga aliran sungai kecil yang mengalr jatuh ke ceruk pemandian. Oleh pengelola, air yang jatuh dibuat seolah air terjun, sehingga sensasi air sejuk itu kian menggemaskan. Tak hanya itu, di belakang pemandian ini, ada juga satu kolam pemandian lainnya yang tak kalah eksotisnya. Kolam itu dibuat pengelola sedemikian rupa dengan mengumpulkan air dari beberapa mata air, sehingga kejernihan air membuat kita bisa melihat dasar kolam. Namun, antara Bah Damanik dan kolam it beda pengelolaan, sehingga pengunjung harus bayar lagi, jika ingin menikmati kolam mata air itu.
Kesemua air terjun itu merupakan berkah bumi untuk kesenangan manusia. Tinggal lagi bagaimana berkah itu bisa dinikmati tanpa harus merusaknya. @Abdul Khalik
13 August 2015
Posted by abdul Khalik

Batak Oorlog Dan Pendirian Gemeente Tebingtinggi

           
PERANG Batak atau Batak Oorlog (1872-1885) merupakan peristiwa penting dalam lintasan sejarah di Sumatera Utara, khususnya kawasan Sumatera Timur. Perang ini, menjadi titik awal terjadinya perubahan mendasar dalam dinamika peradaban di wilayah itu. Ketika perang ini terjadi, ditandai dengan dimulainya dengan peradaban modern  dan ditinggalkannya peradaban maritim yang kala itu menjadi model kehidupan masyarakat yang berada dibawah absolutism kerajaan-kerajaan etnik yang ada. Kerajaan-kerajaan di pantai timur Sumatera Timur yang beretnis Melayu saat itu, adalah Kesltanan Langkat, Deli, Serdang, Bedagai, Padang, Asahan, Kualuh dan Kuta Pinang. Sedangkan di kawasan pedalaman, terdapat sejumlah kerajaan, diantaranya Raya, Siattar, Tanah Jawa, dan Karo.
            Kawasan Sumatera Utara baik pesisir timur maupun kawasan pedalaman di pegunungan Bukit Barisan, dikenal memiliki lahan yang subur. Berbagai sungai yang mengalir hingga ke selat Melaka, merupakan jalur transportasi yang sangat penting kala itu. Melalui jalur sungai berbagai transaksi perdagangan dilakukan antara masyarakat berbagai kerajaan yang ada, berupa barter hasi;-hasil hutan dan pertanian dari hulu dengan barang-barang hasil kerajinan industri dari hilir dan luar negeri. Ramainya kegiatan ekonomi itu, menumbuhkan berbagai perkampungan di tepian sungai yang menjadi pangkalan tempat terjadinya transaksi antara masyarakat pedalaman di hulu dan masyarakat pantai di hilir, bahkan dengan pedagang dari luar negeri. Hingga akhir abad 19, tidak ada kawasan pemukiman yang berada jauh dari aliran sungai, umumnya kawasan pemukiman di Sumatera Utara baik di pedalaman maupun pesisir, berada di tepian sungai atau dekat dengan sungai.
            Perubahan peradaban maritim menuju peradaban darat, mulai terjadi ketika Jacob Nienhuys mulai menggunakan lahan luas untuk membuat perkebunan tembakau pada 1963 di sekitar kawasan Medan. Usaha ini kemudian berkembang dengan dibukanya perusahan perkebunan pertama kali oleh Nienhuys dan Peter Wilhelm Janssen bernama Deli Maatschappij sebagai perusahaan modern. Pembukaan perkebunan tembakau itu menjadi titik awal terjadinya proses ekonomi modern, di mana industri perkebunan yang membutuhkan lahan luas dan tenaga kerja yang banyak disamping proses eksport dan import dengan berbagai peraturan yang dibuat guna kelanggengan kegiatan perkebunan. Sejak dibukanya berbagai perkebunan, pola kegiatan ekonomi di Sumatera Timur, baik pesisir dan pedalaman turut mengalami perubahan mendasar, yakni terintegrasi dengan geliat ekonomi dunia.
Beberapa kawasan pemukiman strategis terus berkembang, seiring perkembangan perkebunan. Misalnya, Medan yang semula hanya kampung kecil bernama ‘Medan Putri’ yang terletak di pertemuan sungai Deli dan Babura, terus mengalami perkembangan dengan kedatangan imigran dari berbagai negeri. Demikian pula dengan Tebingtinggi yang semula hanya kampung kecil bernama ‘Tebingtinggi Lama’ terletak di pertemuan sungai Padang dan Bahilang, terus tumbuh menjadi kawasan yang disesaki berbagai imigran banyak negeri, kemudian menjadi Tebingtinggi. Hal sama dialami Binjai, yang berawal dari kampung Be Binjei di pertemuan sungai Bingei dan Mencirim. Juga Pematang Siantar, Tanjung Balai dan berbagai kampung kecil di tepian sungai, di mana seiring perkembangan ekonomi, kampung kecil itu mengalami pemekaran alamiah.
Pun demikian, perkembangan alamiah kawasan perkotaan itu tak terlepas dari dinamika politik, ekonomi dan sosial-budaya diselingi agama antara Belanda dan kerajaan-kerajaan yang ada, dan inheren dengan proses pemekaran kawasan itu. Konflik dan gesekan poleksosbud dan agama itu terjadi, seiring dengan terus tumbuhnya perekonomian modern di Sumatera Utara, baik di kawasan pedalaman maupun di pesisir. Batak Oorlog atau Perang Batak yang didalamnya termasuk Perang Batak Timur Raya, adalah salah satu puncak konflik politik, ekonomi dan sosial-budaya, khususnya di kawasan padalaman dan pesisir Sumatera Timur. Batak Oorlog berdasarkan geografis, dapat dibagi dalam dua kawasan, yakni kawasan pertama Langkat, Deli dan Karo serta kawasan kedua, Serdang, Padang, Simalungun dan Asahan.
Khusus di kawasan Simalungun dan Padang, konflik antara kedua kerajaan dengan Kolonial Belanda berlangsung saat terjadinya Perang Padang I (1870-1972) dan Perang Padang II (1885-1888). Kedua perang ini bersamaan waktunya dengan Perang Sunggal (1871-1885) dipimpin Datuk Badiuzzaman dan Datuk Kecik. Gabungan antara Perang Sunggal dan Perang Padang I dan Perang Padang II itu lah yang oleh Belanda disebut dengan Batak Oorlog, karena peperangan yang melibatkan kawasan luas, baik di pesisir dan pedalaman, khususnya kawasan Batak Timur. Hal itu mengakibatkan Kolonial Belanda harus mengeluarkan dana dan tenaga militer yang cukup besar untuk mematahkan perlawanan itu, disamping juga kerugian yang besar akibat dari perang itu.
Batak Oorlog terjadi, umumnya disebabkan oleh penolakan berbagai kerajaan yang ada, terhadap ekspansi kegiatan perkebunan oleh para pengusaha Belanda dan Asing lainnya di kawasan itu. Di mana politik konsesi kepada pengusaha Belanda dan Asing dipandang oleh para raja sebagai upaya memperkecil wilayah kekuasaan mereka serta merampas kedaulatan mereka atas lahan-lahan yang selama ini mereka kuasai. Bahkan, kerajaan-kerajaan yang ada di Sumatera Timur dan kerajaan-kerajaan pedalaman memandang konsesi sebagai bentuk lain dari penjajahan.
Konsesi sendiri dapat diartikan sebagai pola hubungan atau sistem kerjasama, di mana negara sebagai sumber daya mineral memberikan kuasa kepada perusahaan berupa hak untuk melakukan eksplorasi, pengembangan produksi, termasuk pemasaran produksi dalam kurun waktu tertentu. Perusahaan yang mendapat konsesi selanjutnya, akan memberikan sewa, bonus, royalti dan pajak, kepada negara. Kolonial Belanda dalam hal politik konsesi di Sumatera Timur, melakukan upaya kerjasama dengan kerajaan-kerajaan yang ada, selanjutnya menguasai wilayah kerajaan-kerajaan dimaksud untuk kemudian memberikan hak pengelolaan kepada perusahaan-perusahaan multi nasional. Di mana Kolonial Belanda mengambil sewa, bonus, royalti dan pajak untuk bagian terbesarnya dan memberikan kepada kerajaan-kerajaan bagian terkecil dari hasil sewa, bonus, royalti dan pajak dari lahan kerajaan-kerajaan. Politik konsesi yang diberlakukan Kolonial Belanda atas Sumater Timur, adalah model konsesi klasik, yaitu melalui model kontrak lahan dalam jangka waktu sangat lama dengan areal lahan yang sangat luas, bahkan tak jarang hingga seluas wilayah kerajaan. Bahkan, salah satu di antara model konsesi yang diterapkan Kolonial Belanda di Sumatera Timur, adalah pencaplokan suatu wilayah tanpa adanya kewajiban untuk mengembalikan wilayah itu kepada status asalnya (Rian Monterey, prezi.com/27/7/2015)
Konsesi model pertama yang dilakukan Kolonial Belanda, terhadap Negeri Padang, adalah dengan meminta kepada Kesultanan Deli agar memberikan izin penggunaan wilayah Kerajaan Padang sebagai kawasan perkebunan, mulai dari kawasan hilir di Padang Hilir hingga kawasan hulu di Padang Hulu. Kawasan itu menjadi kawasan konsesi setelah Sultan Deli Harun Al Rasyid Perkasa Alamshah mengizinkannya dan mendapatkan rekomendasi dari Raja Kerajaan Padang, khususnya di masa Tengku H. Muhammad Nurdin (1870-1914). Konsesi yang diberikan Kesultanan Deli atas wilayah Kerajaan Padang dalam jangka waktu lama, umumnya berkisar 50 tahun hingga 75 tahun.
Itu sebabnya rata-rata hak konsesi perkebunan di kawasan Padang Hilir dan Padang Hulu, akan berakhir pada pertengahan abad 20, yakni antara 1960 hingga 1980 an. Misalnya Perkebunan Bandaroli atau Pabatu, konsesinya sudah berakhir pada 1978. Atau Perkebunan Bahilang sudah berakhir konsesinya pada 1961. Hal sama terjadi pula pada berbagai perkebunan di kawasan itu, misalnya Kebun Sei Berong, Paya Pinang, Laut Tador, Mendaris, Gunung Pamela, Gunung Monako, Bah Bulian, Gunung Para, Bandar Bejambu, Sibulan, Rambutan dan beberapa perkebunan lainnya yang berasal dari politik konsesi. Saat ini sebagian besar lahan konsesi itu dikuasai pemerintah pusat, yang kemudia beralih kepada BUMN perkebunan, meski soal alas hak dan legalitasnya masih dalam pertanyaan besar. Sedangkan sejumlah perkebunan lainnya yang dikelola swasta asing, kini telah memperbarui hak guna usaha (HGU) mereka kepada pemerintah pusat.
Jika pemberian konsesi kepada pengusaha dilakukan Kolonial Belanda, maka konsesi model kedua untuk kepentingan politik ekonomi, juga dilakukan penjajah itu guna memperkuat posisi mereka atas konsesi jenis pertama. Model konsesi kedua, adalah mengambil suatu wilayah, dengan cara mencaploknya dengan ketentuan tidak ada kewajiban untuk mengembalikan wilayah yang dicaplok itu kepada pemerintah asalnya. Model ini dilakukan justru melalui proses tertentu, salah satunya melalui perjanjian damai setelah memenangkan peperangan. Di Kerajaan Negeri Padang, praktek ini dilakukan Kolonial Belanda setelah usainya Perang Padang II (1885-1888). Melalui suatu perjanjian dengan Kesultanan Deli dan Kerajaan Padang, Kolonial Belanda mengambil sejumlah kampung sebagai wilayah konsesi, yakni Kampung Tebingtinggi Lama, Badak Bejuang, Rambung dan Pasar Baru (Passer Baroe). Wilayah itu, kemudian dijadikan sebagai basis kegiatan ekonomi Kolonia Belanda dalam rangka mengontrol aktifitas perkebunan di sekitar kawasan Padang dan Bedagai. Dalam mendukung kegiatan ekonomi itu pula, Kolonial Belanda kemudian membangun fasilitas publik di salah satu kampung, yakni Kampung Rambung. Fasilitas publik itu, berupa kantor Kontelir, kantor pos, kantor teleghraph, stasiun kereta api, balai umum, sekolah, pengadilan, hotel, kantor polisi, rumah ibadah, penjara, pemakaman umum, dan berbagai fasilitas lainnya. Seluruh fasilitas publik itu terkonsentrasi di Kampung Rambung. Sedangkan tiga kampung lainnya, menjadi kawasan ekonomi. Bahkan, Tebingtinggi dengan empat kampung itu selama puluhan tahun menjadi ibu kota Onder Afdeling Padang dan Bedagai, dengan menempatkan Kontelir di Tebingtinggi.  Onder Afdeling Padang dan Bedagai berada dibawah Afdeling Deli dan Serdang yang ditetapkan Pada 1887 (Sinar, 2007 : 330).
Namun, pengambilan keempat kampung itu, tidaklah dilakukan Kolonial Belanda dengan cek kosong, karena ada ketentuan Kolonial Belanda harus melindungi takhta Raja Kerajaan Negeri Padang Tengku H. Muhammad Nurdin dan keturunannya dari rongrongan Sultan Deli Amaluddin Perkasa Alamshah yang berusaha menggantikannya dengan keluarga Kesultanan Deli. Persitiwa itu sempat terjadi pada 1896, di mana Belanda berdasarkan catatan Schadee harus melindungi Raja Padang ke 10 itu (Sinar, ibid, 2007 : 330). Namun, belakangan sepeninggal Tengku H. Muhammad Nurdin, niat Kesultanan Deli menempatkan orang Deli di Kerajaan Padang terkabul juga, dengan ditempatkannya Tengku Djalaluddin sebagai pelaksana Raja Padang pada 1914.
Sejak itu, keempat kampung strategis di Kerajaan Padang itu berpindah dalam kekuasaan Kolonial Belanda. Kemudian seiring dengan menguatnya posisi Kolonial Belanda   kemudian membentuk Gemeente Fonds Medan pada 1886. Ide itu selanjutnya menular, dengan membentuk Gemeente Fonds pada wilayah-wilayah yang dikuasai melalui konsesi, seperti Pematang Siantar, Binjai, dan Tanjung Balai. Lalu, pada 1 Juli 1917 didirikan lah Gemeente Raad Tebingtinggi dengan jumlah anggota sebanyak sembilan orang, di mana tiga diantaranya pribumi dan enam lainnya, warga Belanda dan Timur Asing (Putrapraja, 1990 : 33).
 Kerja awal  Gemeente Raad adalah membentuk Gemeente Fonds dengan tugas membangun fasilitas publik, diantaranya water leading untuk kebutuhan air bersih, di kawasan Pasar Baru yang terlaksana pada 1924 serta membangun jaringan drainase kota hingga terwujud pada 1926. Jika Gemeente Fonds Medan berlanjut dengan membentuk Burgemeester, maka Tebingtinggi tidak memiliki itu, karena jabatan itu langsung dirangkap Kontelir. Tebingtinggi. Tanggal 1 Juli 1917, yakni awal pembentukan Gemeente Raad, hingga kini dipandang sebagai awal berdirinya kota Tebingtinggi.
Dengan demikian, pendirian Gemeente Tebingtinggi sangat erat kaitannya dengan terjadinya Perang Padang II (1885-1888), di mana kawasan empat kampung, yang jadi cikal bakal Tebingtinggi, yakni Kampung Tebingtinggi Lama, Badak Bejuang, Rambung dan Pasar Baru, diambil Kolonial Belanda dari Kerajaan Negeri Padang melalui perundingan setelah usainya perang dimaksud. Jika berdasarkan fakta sejarah ini, maka pelepasan Tebingtinggi dari Kerajaan Negeri Padang terjadi pada 1888. Jika dihitung usia Tebingtinggi sejak dilepasnya Tebingtinggi Lama dan tiga kampung lainnya dari Kerajaan Negeri Padang, maka usianya hingga kini, berkisar 127 tahun. @ Abdul Khalik
Posted by abdul Khalik

Ditengah Inefisiensi Pengelolaan, PDAM Tirta Bulian Punya Direktur Baru

         
PERUSAHAAN daerah air minum (PDAM) Tirta Bulian kota Tebingtinggi, Selasa (28/7), memiliki direktur baru, yang dilantik Wali Kota Ir. H. Umar Zunaidi Hasibuan, MM, dalam suatu upacara sederhana di aula Hj. Sawiyah Nasution. Namanya Ewin Putra, SE, MSi, yang sebelumnya bekerja sebagai karyawan di PDAM Tirtanadi, Medan. Sosok direktur baru ini, menjadi kampiun dalam seleksi ketat yang dilakukan tim seleksi Pemko Tebingtinggi. Ewin Putra, SE, MSi, mengalahkan empat rivalnya.
          PDAM Tirta Bulian, merupakan satu-satunya BUMD miliki Pemko Tebingtinggi yang posisinya saat ini relatif dipandang baik, oleh banyak kalangan. Dengan posisi pengelolaan demikian, wajar jika  kemudian, Pemko Tebingtinggi bersama DPRD rela menggelontorkan dana yang tak sedikit terhadap perusahaan pengelolaan air bersih itu. Belum lagi bantuan teknis dan manajerial dari sejumlah kalangan dalam maupun luar negeri. Di bawah mantan direktur PDAM Tirta Bulian Ir. H. Oki Doni Siregar, BUMD ini berada dalam posisi leading, meski belakangan sejumlah problem manajerial terasa menyergap badan usaha itu.
          Wali Kota Ir.H. Umar Zunaidi Hasibuan, MM, dalam amanahnya memberikan ‘pekerjaan rumah’ kepada direktur baru PDAM itu. Di antaranya, agar PDAM menambah kapasitas produksi air, pemeliharaan pipa sentral instalasi yang tua. Juga melakukan pelatihan-pelatihan terhadap karyawan. Pesan-pesan ini, sekilas terlihat bukan sebagai beban, padahal jika menukik pada persoalan mendasar, di sinilah terjadinya faktor inefisiensi pengelolaan yang dialami PDAM Tirta Bulian selama ini.
          Dalam perbincangan menjelang pelantikan, sumber di PDAM Tirta Bulian, menyebutkan sejujurnya ada sejumlah problema manajerial yang harus dipecahkan direktur baru nantinya. Saat ini, PDAM Tirta Bulian mengalami over kapasitas pelanggan, jika dibandingkan dengan tingkat distribusi air bersih. Total pelanggan air PDAM mencapai 11.500 rumah tangga, padahal kapasitas air yang diproduksi hanya 140 m3 per detik. Untuk jumlah produksi ini, idealnya hanya bisa melayani 9.500 rumah tangga. Meski belakangan tengah dibangun instalasi tambahan dengan produksi air bersih 50  m3 per detik.
           Akibat over kapasitas pelanggan ini, jelas saja banyak rumah yang tak terlayani maksimal. Belum lagi, persoalan instalasi pipa yang sudah tua, sehingga air yang sampai ke pelanggan, beresiko kotor. Sumber mengakui, belakangan banyak pelanggan yang komplain atas pelayanan PDAM Tirta Bulian. Jika kemudian, ada tuntutan untuk menambah pelanggan ditengah keterbatasan produksi, jelas hal ini program tak logis.
          Demikian pula dengan jumlah karyawan di PDAM Tirta Bulian, juga dalam kondisi inefisien. Pasalnya, saat ini PDAM Tirta Bulian memiliki 100 karyawan. Padahal, jika diukur berdasarkan rasio pelanggan dan karyawan, maka BUMD Pemko Tebingtinggi itu, tak feasible, di mana 6 karyawan, idealnya melayani 1.000 pelanggan. Dengan demikian, rasio ideal  karyawan PDAM Tirta Bulian, sekira 67 orang saja. Selebihnya, merupakan karyawan yang justru menjadi beban bagi manajemen PDAM Tirta Bulian. Beban karyawan itu sendiri mencapai 35 persen dari rasio ideal perusahaan air minum.
          Pun demikian, banyak kalangan yang masih terus berusaha untuk menambah jumlah karyawan BUMD itu, meski bebannya sangat berat. Persoalannya, apakah berani direktur baru ini melakukan efisiensi dan menormalkan kapasitas produksi air bersih, guna mencapai perusahaan yang ideal?
Ewin Putra, SE, MSi, saat diminta komentarnya terhadap pesan Wali Kota Tebingtinggi itu, mengatakan paham akan amanah yang harus diembannya. “Saya paham pesan Pak Wali, selepas kegiatan ini, kita akan segera konsolidasi untuk merealisasikan amanah itu,” ujar pria yang lahir di Medan, menyelesaikan S1 di Fak Ekonomi UMSU dan S2 di USU. Semoga saja. Abdul Khalik.  
05 August 2015
Posted by abdul Khalik

Hari Jadi T.Tinggi, Meluruskan Sejarah Pun Kita Tak Mampu

Wali Kota Tebimgtinggi saat melepas balon berhadiah di HUT kota
“SEJARAH itu seyogianya menjadi ibrah bagi kita semua,” begitu kata Wali Kota Tebingtinggi Ir.H. Umar Zunaidi Hasibuan, MM, saat memberikan sambutan dalam sidang paripurna DPRD, dalam rangka menyambut hari jadi kota lintasan itu. Sidang paripurna hari jadi kota Tebingtinggi, berlangsung, Rabu (1/7), bertempat di aula utama DPRD kota Tebingtinggi
Terlihat hadir banyak kalangan yang pernah berjasa dalam membangun kota Tebingtinggi. Ada mantan Wali Kota Drs. H. Amiruddin Lubis, mantan Wakil Wali kota Drs.H. Syahril Hafzein, mantan Ketua DPRD Syahrial Malik serta sejumlah sepuh lainnya. Hadir juga ratusan undangan dari berbagai kalangan. Sidang paripurna merupakan kegiatan rutin dalam rangka memperingati hari jadi kota itu setiap tahun.
Hingga kini, kota Tebingtinggi masih diyakini Pemko Tebingtinggi dan DPRD telah berusia 98 tahun. Dengan usia demikian, Pemko Tebingtinggi serta DPRD masih memegang keyakinan bahwa kota Tebingtinggi resmi berdiri pada 1 Juli 1917. Entah dari mana keyakinan itu berasal dan entah dari mana pula dasar hukum yang bisa dijadikan sumber legalitas penetapan penanggalan hari jadi itu.
Padahal, dari banyak sumber yang sudah berulang kali disampaikan berbagai kalangan, penetapan 1 Juli 1917 itu sama sekali tidak memiliki dasar hukum yang valid. Bahkan, sejarah yang telah ditulis berbagai kalangan pun membantah dengan tegas penetapan hari jadi kota Tebingtinggi itu, sehingga penetapan itu sebagai ahistoris.
Secara hukum, penetapan hari jadi kota Tebingtinggi 1 Juli 1917 sejak lama tidak memiliki dasar hukum, alias tak ada peraturan daerah atau Perdanya. Jika kemudian dasar hukum penetapan 1 Juli 1917 itu tak ada dasar hukumnya, semestinya kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan Pemko Tebingtinggi dengan biaya mencapai ratusan juta rupiah setiap tahun, jelas tak memiliki dasar hukum pula. Namun, anehnya hingga puluhan tahun persoalan ini terus berlangsung tanpa ada masyarakat yang menggugatnya, bahkan kegiatan itu cenderung menjadi buah bibir masyarakat yang melek sejarah setiap tahunnya pula.
Persoalan penetapan hari jadi kota Tebingtinggi yang tak punya dasar hukum itu terungkap, ketika suatu kali mantan anggota DPRD kota Tebingtinggi era 1970-an yang kala itu menjabat Ketua Dewan Pendidikan (DP) kota Tebingtinggi Drs.H. Done Ali Usman, MAP, dalam suatu acara, mengungkapkan tidak pernahnya DPRD mengesahkan Perda terkait penetapan hari jadi kota Tebingtinggi.
Hingga kini pun DPRD kota Tebingtinggi tak pernah membuat Perda terkait penetapan hari jadi kota berpenduduk 168 ribu jiwa itu. Persoalannya, dari mana DPRD dan Pemko Tebingtinggi berani terus menerus menipu rakyat dengan menyebutkan 1 Juli 1917 sebagai hari jadi kota Tebingtinggi.
Masalah ketiadaan dasar hukum itu, semakin parah ketika banyak bukti sejarah yang terus saja diabaikan oleh Pemko Tebingtinggi dan DPRD, bahwa berdirinya kota Tebingtinggi bukanlah pada 1 Juli 1917, tapi jauh sebelum tahun itu. Banyak situs sejarah yang masih utuh berdiri di kota Tebingtinggi menginformasikan, keberadaan kota itu lebih tua dari penetapan tanggal/bulan/tahun yang ada saat ini. Sebut saja misalnya stasiun kerata api kota Tebingtinggi yang sudah dibangun pada 1870, atau keberadaan Masjid Raya Nur Addin, Istanda dan Balai Kerapatan Negeri Padang, keberadaan Vihara Maha Dana serta sejumlah situs sejarah lainnya.
Namun, semua bukti sejarah itu diabaikan dan masyarakat kota Tebingtinggi yang sudah memiliki pendidikan di atas rata-rata harus dipaksa percaya dengan penanggalan 1 Juli 1917 sebagai hari jadi kota Tebingtinggi. Sedangkan kontroversial sejarah itu terus diwariskan kepada generasi mendatang. Alangkah naifnya para pemimpin kota Tebingtinggi yang berkoar-koar telah membangun berbagai hal demi kesejahteraan masyarakat, padahal meluruskan sejarah kota pun kalian tak mampu. Padahal menetapkan sejarah yang benar dan lurus, merupakan kewajiban untuk menjaga moralitas generasi kota di masa mendatang.
Menjadi kian menggelikan di hadapan masyarakat luas, ketika sejumlah kota di Sumatera Utara yang telah ditetapkan sebagai Gemeente (daerah otonom) oleh Kolonial  Belanda pada 1 Juli 1917, sejak lama telah merubah usia kota mereka. Sebut saja kota Medan yang telah merubah usianya menjadi 425 tahun, atau kota Pematang Siantar yang menetapkan usianya 145 tahun. Demikian pula dengan kota Binjai. Hanya kota Tebingtinggi yang kemudian bersikukuh ingin mewariskan peninggalan Kolonial Belanda kepada generasi mudanya. Jika sudah demikian faktanya, lalu kenapa Pemko Tebingtinggi dan DPRD terus berdiam diri dengan setiap tahun menipu masyarakat secara terang-terangan? Wallahu a’lamu bi as shawab. Abdul Khalik
05 July 2015
Posted by abdul Khalik

TENGKU HASYIM BUKAN RAJA PADANG XII TAPI PELAKSANA TUGAS RAJA

BERDASARKAN berita Harian Analisa tanggal 24 Maret 2015 di halaman 15 terdapat judul berita ‘Tengku Hasyim Raja Kenegerian Padang XII Terakhir’ yang ditulis wartawan kota Tebingtinggi kode (cha). Atas berita ini, maka Raden Mas Junaidi, SH, sebagai Pemangku Adat Kerajaan Negeri Padang Tebingtinggi, dengan ini menyampaikan bantahan atas berita dari sumber Tengku Emil mewakili ahli waris Tengku Hasyim.
Bahwa berita yang dilansir Harian Analisa yang menyebutkan Tengku Hasyim sebagai Raja XII Kerajaan Negeri Padang, berdasarkan data yang ada pada Kami tidaklah benar. Tengku Hasyim, merupakan pelaksana tugas raja yang dalam bahasa Belanda disebut dengan ‘Het Wd Hoofd’ Kerajaan Negeri Padang.
Bahwa Kerajaan Negeri Padang, sejak era Tengku H. Muhammad Nurdin (1887-1914) berada dibawah taklukan Kesultanan Deli. Di mana Tengku H. Muhammad Nurdin telah dilantikan oleh Kesultanan Deli Osman Tsani Perkasa Alamsyah. Setelah Tengku H. Muhammad Nurdin wafat pada 1914, Kesultanan Deli mengangkat pelaksana tugas raja, yakni Tengku Djalaluddin dari Kesultanan Deli (1914-1928). Hal itu dilakukan Kesultanan Deli, karena keturunan laki-laki Tengku H. Muhammad Nurdin masih kecil-kecil.
Bahwa pada 1928, Kesultanan Deli melantik Tengku Alamsyah sebagai raja Kerajaan Negeri Padang dengan gelar Tengkoe Maharadja Bongsoe Wazir Di Negeri Padang, menggantikan ayahandanya, setelah umurnya dewasa, di mana kala itu Tengku Alamsyah sudah berusia 28 tahun. Tengku Alamsyah menjadi raja Negeri Padang 1928-1931. Namun, sebagai raja, Tengku Alamsyah dinilai oleh Belanda tidak kooperatif, sehingga dibuatlah tuduhan berbau fitnah, bahwa Tengku Alamsyah menghabiskan kas kerajaan sebesar 40 ribu gulden dalam pembangunan stadion sepak bola ‘Kampung Durian.’ Akhirnya Tengku Alamsyah diasingkan ke Bengkalis. Belakangan tuduhan itu dicabut kembali oleh Kesultanan Deli, sedangkan dana yang dituduhkan telah diganti oleh Tengku Alamsyah semasa beliau masih hidup.
Bahwa selama masa pengasingan itu Kesultanan Deli kemudian mengangkat dua anak Tengku H. Muhammad Nurdin sebagai pelaksana tugas raja, yakni Tengku Ismail (1931-1933) dan Tengku Hasyim 1933 hingga runtuhnya Kerajaan Negeri Padang pada 3 Maret 1946. Selama itu, Tengku Hasyim tidak menjabat sebagai raja dalam artian devinitif (Hoofd van Padang), tapi hanya sebagai pelaksana tugas raja (Het Waarnemend Hoofd van Padang). Perbedaan dua nama jabatan di maksud, dapat dilihat pada sejumlah grand sultan yang dikeluarkan pada periode itu (data ada pada kami). Dengan demikian, dapat dipahami Tengku Hasyim tidak memiliki gelar kemahrajaan, sehingga tidak benar jika Tengku Hasyim merupakan Raja Padang XII.
Bahwa silsilah yang Kami akui,  adalah silsilah kerajaan yang mendapat pengakuan dan diketahui oleh Kesultanan Deli. Oleh sebab itu pemangku adat Kerajaan Negeri Padang memegang dengan teguh silsilah yang diakui Kesultanan Deli, di mana dalam silsilah itu tertera sesudah Tengku Alamsyah, maka kedudukan maharaja Negeri Padang yang diakui Kesultanan Deli, adalah Tengku Izhanolsyah Raja Padang XI dan Tengku Nurdinsyah Al Haj sebagai Raja Padang XII. Bahwa silsilah itu diakui Kesultanan Deli dan ditanda tangani Raja Muda Deli Tengku Osman Al Hamdy Delikhan Al Haj. Selain itu, keberadaan Tengku Izhanolsyah sebaga pemangku adat Negeri Padang atau mahraja XI, juga diakui di masa Wali Kota Drs. H. Amiruddin Lubis, dari pengakuan Tengku Irwan Hassim (data ada pada kami).
Bahwa ahli waris Tengku Hasyim menyatakan tidak mengakui keberadaan pemangku adat Kerajaan Negeri Padang, pemangku adat Kerajaan Negeri Padang menghargai dan menghormati hal itu. Namun, keberadaan pemangku adat disahkan berdasarkan Surat Ceri Mahraja Bongsu Negeri Padang Tengku Nurdinsyah Al Haj, tanggal 30 November 2014 serta dilantik dalam sebuah perhelatan adat Melayu Padang di lapangan Merdeka dan dihadiri Kesultanan Deli,Wali Kota Tebingtinggi dan unsur pimpinan daerah, para sultan dari berbagai pemangku adat Kesultanan Melayu Sumatera Timur serta ratusan masyarakat Melayu Padang. Maka, pemangku adat Negeri Padang memiliki legalitas secara de jure dan de facto di hadapan pemerintah kota Tebingtinggi dan masyarakat.
Bahwa pemangku adat Negeri Padang memohon kepada Harian Analisa agar memuat bantahan ini sebagai bentuk hak jawab yang wajib dihormati sebagai amanat UU No.40/1999 tentang Pers. Harapan Kami hak jawab itu dimuat pada halaman dan kolom yang sama. Demikian untuk dimaklumi.A. Khalik

30 March 2015
Posted by abdul Khalik

Pemangku Adat Negeri Padang Sanggah Kuasa Hukum Ahli Waris T. Hasyim

PEMANGKU adat Kerajaan Negeri Padang Tebingtinggi, melalui surat, tertanggal 22 Maret 2015, membantah pemberitaan yang disampaikan kuasa hukum ahli waris Tengku Hasyim. Berikut, surat bantahan yang disampaikan, Minggu (22/3), kepada Waspada.

Sehubungan berita Harian Waspada tanggal 20 Maret 2015 pada Hal. B1 dengan judul ‘Kuasa Hukum Ahli Waris T. Hasyim Keberatan Atas Berita ‘BPN Di minta Batalkan Sertifikat Grans Sultan No.4.1910,’ maka Raden Mas Junaidi, SH, selaku pemangku adat Kerajaan Negeri Padang, menyampaikan sanggahan atas isi berita tersebut.

Bahwa Almarhum T. Hasyim bukan raja terakhir dari Kerajaan Negeri Padang Tebingtinggi sebagai mana yang disebutkan kuasa hukum ahli waris T. Hasyim. , Masrin Tarihoran, SH dari Andaru & Associates bersama Achsan Hafis A Nasution, SH, LLM, Febrianto Tarihoran, SH, MH, Tulus Hasudungan Pardosi, SH, dan Alexander Josua Hutagalung, SH, tetap tidak lebih hanya sebagai Het Wd Hoofd Padang atau pelaksana tugas raja Kerajaan Negeri Padang.

Bahwa Kami tidak menyanggah adanya ahli waris almarhum Tengku Hasyim sebagaimana yang diutarakan dalam klarifikasi sesuai dengan salinan putusan Pengadilan Agama Tebingtinggi No.PA.b/8/PEN/099/1988 tanggal 7 Juni 1988.

Bahwa Grand Sultan No.4/1910 jelas tertulis milik Mahraja Tengku H. Muhammad Nurdin dan almarhum Tengku H. Muhammad Nurdin tidak pernah memindahkan penguasaan tanah seluas 11 hektar lebih kepada siapa pun dalam bentuk apa pun. Oleh sebab itu tanah yang diatasnya berdiri istana Kerajaan Negeri Padang Tebingtinggi dan sejumlah bangunan lainnya, adalah milik ahli waris zuriat Kerajaan Negeri Padang.

Bahwa Mahraja Tengku. H. M. Nurdin semasa hidupnya punya empat istri, yakni Alm. Hj. Rahmah alias Puang Muncu (istri 1), Alm. Cik Mas (2), Alm. Hj. Syarifah Zawiyah (3), dan Alm. Cik Etek (4). Dari keempat istri itu THM. Nurdin mempunyai 11 anak laki-laki dan perempuan. Masing-masing bernama T. Abdul Rahman (alm), T. Kemala (alm), T. Ratna Mala (alm), ketiganya dari istri 1. Kemudian T. Halimatussakdiah (alm) dari istri ke 2. Lalu, T. Alamsyah (alm), T. Hasyim (alm), T. Halimah (alm), T. Marjan (alm), T. Aminah (alm), dari istri ke 3 dan T. Ismail (alm) serta T. Sri Insana (alm) dari istri ke 4. Hingga kini, seluruh anak-anak THM Nurdin memiliki cucu dan cicit dari ke 11 anak-anaknya itu. Kesemuanya, adalah ahli waris THM Nurdin, sesuai dengan salinan surat putusan PA Tebingtinggi Deli No.PA.b/PTS/593/1985 tanggal 14 Februari 1985.

Bahwa sangat disesalkan BPN kota Tebingtinggi telah menerbitkan beberapa sertifikat atas tanah grand sultan itu, tanpa mempelajari bahwa Alm. T. Hasyim, masa itu hanya pelaksana tugas raja, telah memanfaatkan kedudukannya/wewenangnya untuk keuntungan pribadinya, dengan menerangkan bahwa setengah bagian tanah dan setengah bangunan telah berpindah dari alm. T. Alamsyah ke T. Hasyim. Sedangkan dasar Alm. T. Alamsyah memiliki tanah tidaklah ada ditemukan.

Bahwa Alm. T. Irwan Hasyim selaku ahli waris dari T. Hasyim, yang diketahui Ka. Kel. Bandar Sakti pada 8 Agustus 1981 dalam salinan copy Grand Sultan No.4/1910 membenarkan grand itu adalah milik THM Nurdin. Atas dasar itu, keterangan T. Hasyim di sebalik grand, batal demi hukum.

Bahwa dengan menyatunya Kerajaan Negeri Padang Tebingtinggi dengan NKRI pada April 1946 bukan pula berarti aset kerajaan diobok-obok oleh orang-orang yang menghargai sejarah perjuangan pendahulunya. Bahwa Pasal 32 ayat (2) PP No.24/1977, adalah untuk nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah dengan iktikad baik, bukan untuk orang-orang yang memecah belah persatuan yang ingin mengeruk keuntungan diri sendiri.

Bahwa adanya UU Pokok Agraria 1960 Pasal 9 janganlah dimanfaatkan untuk kepentingan diri sendiri hingga merugikan pihak lain, tapi haruslah dimanfaatkan sedemikian rupa, sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan negara. Bahwa agama Islam juga mempunyai aturan sendiri dalam hal pembagian harta warisan, sesuai Kompilasi Hukum Islam. Selain itu, sebagaimana firman Allah dalam Q.s. An Nisa 14.

Bahwa dengan dalil-dalil di atas, maka pemangku adat Kerajaan Negeri Padang tetap memohonkan kepada BPN kota Tebingtingg untuk membatalkan semua sertfikat yang berasal dari pecahan Grand Sultan No.4/1910, milik Alm. THM Nurdin. A. Khalik

25 March 2015
Posted by abdul Khalik

Hasil Penelitian, Sebagian Besar Jajanan Di SMP T.Tinggi Tak Penuhi Syarat

BALAI Besar Pengawas Obat dan Makanan di Medan, dalam laporan tertulisnya menyimpulkan dari enam SMP di kota Tebingtinggi jadi sampel penelitian, sebagian besar pangan jajanan anak sekolah (PJAS) tidak memenuhi syarat. Hanya sebagian kecil pangan jajanan anak sekolah yang memenuhi syarat.
Hal itu disampaikan Balai POM di Medan, melalui surat No. HM.03.01.82.825.03.15.3141 tanggal 16 maret 2015, perihal laporan hasil Pelaksanaan KIE Keamanan PJAS dan Pengujian in Sito, kepada Dinas Pendidikan kota Tebingtinggi.
Adapun sekolah yang jadi sampel penelitian, yakni SMPN 1, SMPN 2, SMPN 4, SMPN 9, SMP Ir. H. Djuanda dan SMP Diponegoro. Sedangkan produk jajanan yang diteliti meliputi, roti bakar, es lengkong, bakso rebus, risol, bakso goreng, es doger, es timun, teh manis, bakso dan bakso/tahu.
Dari hasil pemeriksaan pada laboratorium mobil Balai POM, dua jenis makanan di SMPN 1, yakni roti bakar dan es lengkong, disimpulkan terdapat mikrobiologi coliform di dalam makanan roti bakar, sehingga panganan itu tidak memenuhi syarat (TMS). Sedangkan pada es lengkong terdapat mikrobiologi TPC, sehingga disimpulkan minuman itu TMS.
Di SMPN 4, dilakukan penelitian terhadap bakso rebus dan risol, di mana hasilnya bakso rebus mengandung mikrobiologi TPC, Coliform dan E.Coli, sehingga dinyatakan TMS. Sedangkan panganan risol dinyatakan memenuhi syarat (MS). Kemudian, hasil penelitian sampel di SMPN 9, terhadap panganan bakso goreng, es doger dan es timun, diperoleh data  bakso goreng mengandung mikrobiologi TPC, Coliform dan E. Coli, sehingga dinyatakan TMS. Sedangkan pada minuman es doger, mengandung mikrobiologi yang sama, dan dikategorikan TMS. Namun pada minuman es timun, dinyatakan memenuhi syarat.
Pada SMP swasta Ir. H. Djuanda, dilakukan penelitian sampel terhadap teh manis dan bakso. Diperoleh hasil teh manis mengandung mikrobiologi TPC, Coliform dan E.Coli, sehingga dinyatakan TMS, sedangkan pada jenis makanan bakso dinyatakan memenuhi syarat. Lalu, pada SMPN 2 dengan sampel penelitian bakso/tahu, ditemukan juga jenis mikrobiologi TPC dan Coliform, sehingga panganan itu dinyatakan TMS.
Pun demikian di seluruh sekolah yang dijadikan sampel, ada hal positif yang ditemukan dari hasil penelitian itu. Di mana zat-zat makanan berbahaya, sejenis formalin dan boraks, tidak ditemukan seluruhnya pada makanan yang diteliti.  Demikian pula pada jenis bahan kimia lain semisal M. Yellow dan rhodamin B.
Boraks dan formalin merupakan zat kimia yang bila dikonsumsi terus menerus akan menimbulkan kanker. Demikian pula dengan M. Yellow dan rhodamin B. Namun, mikrobiologi TPC, Coliform dan E.Coli bisa menjadi penyebab manusia mengalami diare. A. Khalik


24 March 2015
Posted by abdul Khalik
Tag :

Total Pageviews

- Copyright © KhalikNews -Metrominimalist- Powered by Blogger - Designed by Johanes Djogan -