Ketika Rusunawa Bagai Pisau Bermata Dua

Juli 2009. Dari schedule yang telah ditentukan, proyek Rusunawa alias rumah susun cara sewa sebagai hibah Pemerintah Pusat untuk Kota Tebing Tinggi, ditargetkan selesai. Saat ini, saja seperti pengakuan Pimpro Rusunawa Muharman Rege, Kamis lalu, pembangunan pisiknya telah mencapai 90 persen. Tak tanggung-tanggung, pekerjaannya ditangani kontraktor ternama dan punya pengalaman besar dari Jakarta . Pengerjaannya, dilaksanakan siang-malam menggunakan alat mekanik berat dengan tenaga kerja profesional, bukan kontraktor amatiran dari dalam kota . Dana yang terserap juga tidak kecil, mencapai Rp24 milyar. Menggunakan dana multi year dari APBN.

Kelak setelah pembangunan pisik selesai, terdapat dua blok Rusunawa terdiri dari 192 pintu dilengkapi dengan fasilitas umum dan sosial. Rencananya, bangunan itu berdiri di atas lahan seluas 3 Ha, di mana setiap blok akan memakan seluas lahan 1,5 Ha. “Itulah yang tercantum dalam MoU,” kata Muharman Rege, saat berbincang di ruang kerjanya, Dinas Kimpraswil.

Setiap satu pintu Rusunawa, akan terdiri dari ruang tamu, ruang dapur, ruang tidur, kamar mandi dan toilet serta tempat penjemuran pakaian. Luasnya sebanding dengan rumah type 24. Bangunan bertingkat lima itu, dilengkapi fasilitas umum, seperti taman bermain, ruang pertemuan, ruang persemayaman jenazah, rumah ibadah, fasilitas PAUD, area parker, gudang/hangar dan dapur umum. Terdapat pula, kios berjualan, lapangan olah raga, serta Puskesmas pembantu. “Semua Fasum dan Fasos berada di lantai bawah. Sedangkan lantai atas merupakan hunian,” jelas Rege.

Peruntukan Rusunawa, sejak awal sudah jelas porsinya, yakni buat warga kurang mampu yang tak memiliki rumah serta warga miskin di daerah bantaran sungai. Di perumahan itu, warga miskin pinggiran sungai akan direlokasi. Sedangkan bantaran sungai akan dijadikan sebagai jalur hijau.

Agar pengelolaannya terlaksana baik, Pemko Tebing Tinggi juga tengah merancang Unit Pelayanan Teknis Daerah untuk hal dimaksud. UPTD itu, nantinya mengelola Rusunawa serta Rusun lain yang sebelumnya dibangun melalui dana APBD di Kel. Tanjung Marulak, Kec. Rambutan. Dari pengelolaan itu, diharapkan akan menghasilkan pundi-pundi yang akan menambah sumber pendapatan daerah di masa mendatang.

Dengan jumlah hunian demikian, diperkirakan nantinya Rusunawa akan dihuni ratusan warga multi sosial, dengan selaksa kompleksitas masalah yang menyertainya. Dapat ditebak, permasalahan itu sendiri, sadar atau tidak membutuhkan problem solving yang baik dan terukur, agar tidak menjadi sumber masalah bagi masyarakat di sekitar komplek itu nantinya. Jamak disadari Rusunawa merupakan solusi politik pemukiman Pemerintah pusat di wilayah perkotaan. Namun, bagaimana mengatasi dampak langsung yang terjadi dari pembangunan itu, bukan urusan Pemerintah Pusat. Tapi, merupakan urusan pemerintah daerah sebagai penerima hibah.

Dalam konteks demikian, Pemko Tebing Tinggi sudah harus menyadari seberapa besar dampak (negatif) yang kelak dihadapi dari kehadiran Rusunawa itu. Sangat disayangkan, hal itu hingga kini belum menjadi kajian serius, sementara bangunan itu akan segera dioperasionalkan.

Hingga kini, belum dapat dipastikan siapa warga yang akan menjadi penghuni Rusunawa itu. Peruntukan Rusunawa sebenarnya diharapkan berasal dari warga miskin terutama yang mendiami pinggiran sungai (Sei Padang dan Bahilang). Nyatanya, hingga kini belum terdengar adanya pendataan terhadap warga yang bakal direlokasi ke komplek hunian itu. Beberapa warga Link. 03, 04, 05 dan 06 Kel. Mandailing yang merupakan enclave (pemukiman kumuh) di pinggiran sungai, Senin (11/5), mengakui belum adanya pendataaan untuk maksud itu.

Parahnya, kebanyakan menolak relokasi dengan berbagai macam alasan. Umumnya takut, relokasi bukannya membuat kehidupan makin baik, tapi sebaliknya memburuk. “Ah, pindah ke sana pun tak jelas. Lokasinya jauh dari kota ,” kilah Umar, warga Link. 05, Kel. Mandailing.

Selain itu, hingga kini belum ada institusi yang menciptakan pra kondisi beroperasinya perumahan itu. UPTD yang bakal mengelola Rusunawa, wujudnya belum jelas. Akibatnya, arus informasi keberadaan Rusunawa ke tengah warga sasaran, lebih didominasi isu miring. Itu sebabnya, keberadaan Rusunawa dominan ditolak warga miskin.

Dari aspek demografi, harus disadari Rusunawa sendiri tidak menguntungkan bagi penghuninya, karena berada jauh di pinggir kota . Warga miskin akan dipaksa untuk mengeluarkan dana ekstra dari biaya hidup lazimnya. Misalnya, dana transportasi untuk berbagai keperluan hidup. Disamping minimnya akses ekonomi yang bisa membuat mereka hidup dari geliat di sekitar Rusunawa. Belum lagi, faktor psikologi yang membebani mereka, karena selama ini hidup ditengah denyut kota , tiba-tiba harus pindah ke pinggiran dan mengakibatkan mereka merasa diasingkan.

Secara pisik, prototipe Rusunawa merupakan bangunan seragam ciptaan Pemerintah Pusat. Bentuk bangunan homogen itu, jelas mengandung persoalan arsitektural untuk Kota Tebing Tinggi yang ketinggiannya 17 Meter dpl, serta temperatur antara 26-30 derajat Celcius setiap tahunnya. Bangunan itu jelas tidak nyaman dihuni, karena cuaca panas. Namun kondisi bangunan itu tidak mendapat perhatian serius untuk disesuaikan dengan alam Kota Tebing Tinggi. Kondisi itu, jika tak diantipasi akan mempercepat penghuninya ‘eksodus’ ke tempat lain. Belum lagi bangunan bertingkat yang membuat mereka malas naik-turun, setiap harinya

Kondisi dan situasi yang tidak mendukung keberadaan Rusunawa itu, harus mendapat perhatian serius Pemko Tebing Tinggi sebagai penerima dan penanggung jawab hibah Rusunawa. Jika hal itu tidak diantisipasi sedini mungkin, ke depan, eksistensi Rusunawa itu akan berjalan dengan kondisi hidup segan matipun tak mau. Malah, kelak akan memunculkan enclave kemiskinan baru yang menjadi benih munculnya kerawanan dan pathologi sosial di pinggiran kota .

Inilah salah satu efek sentralisasi bagi daerah bawahan. Sayangnya, daerah bawahan tak pernah mau kritis kepada Pusat. Mereka hanya manut dan kelak tinggal meneria getah dari nangka yang buahnya dinikmati orang Pusat. Abdul Khalik

Share :