Sungai Padang, Warisan Masa Lalu Yang Kian Merana

Pemberian nama ‘Padang’ untuk salah satu aliran sungai yang membelah Kota Tebing Tinggi, diyakini memiliki historical background yang kuat. Kata ‘Padang’ oleh para penutur sejarah, diyakini muncul seiring dengan lahirnya sebuah kerajaan di pinggiran sungai itu sekira akhir Abad 16, bernama Kerajaan Padang. Kerajaan, menjadikan aliran sungai berhulu di Gunung Simbolon dan bermuara di Bandar Khalifah itu sebagai sarana transportasi utama rakyatnya dari dan ke dunia luar.

Awalnya pusat pemerintahan kerajaan itu pun berada di tepian sungai, yakni di Kuta Usang (sekarang di Kel. Bulian, Kec. Rambutan). Bahkan, salah seorang rajanya bernama Raja Tebing Pangeran, membangun pangkalan di hilir sungai sebagai pusat perdagangan yang aliran sungainya menjadi lintasan utama. Wilayah kekuasaan kerajaan itu tak lepas pula dari kata ‘Padang’ Di hulu, ada kampung bernama Ujung Padang (Kec. Sipispis), di hilir ada juga kampung bernama Mariah Padang (Kec. Tebing Tinggi). Kedua kampung itu, kini berada di wilayah Kab. Serdang Bedagai Posisi keduanya berada di tepian Sei Padang.

Kerajaan Padang, merupakan warisan keagungan masa lalu dari etnis Melayu dan Simalungun, karena di kerajaan itulah terjadi perpaduan serasi antar kedua etnis laut dan gunung. Hingga kini, warisan kerajaan itu hampir tak bersisa. Kejayaan masa lalunya cuma bisa dinikmati dari penuturan turun temurun di antara ahli waris kerajaan. Sedang sisa kejayaan dalam bentuk benda-benda peninggalan, hampir tiada berbekas lagi. Itu sebabnya, bagi generasi yang lahir di era 80-an hingga 90-an, takkan mengerti betapa kata Padang memiliki nuansa keagungan leluhur warga Tebing Tinggi dan Sergai di masa lalu. Syukur, saat ini ada Sei Padang sebagai warisan abadi dari masa lalu itu.

Dari pantauan, di hulu Sei Padang terdapat sedikitnya tiga anak sungai, masing-masing Bah Lumpatan Begu, Bah Sulo dan Bah Ranggasan serta beberapa anak sungai lainnya. Seluruh anak sungai itu berada di Kec. Sipispis, Kab. Sergai. Sedang di hilirnya,
Sei Padang menjadi muara Sei Sibarau, Kelembah, Bahilang dan Sigiling, keseluruhannya berada di Kota Tebing Tinggi. Semua aliran sungai itulah konon menjadi penopang kekuatan Kerajaan Padang di masa jayanya.

Namun sayang, kondisi Sei Padang beserta anak sungainya, saat ini demikian merana. Seluruh daerah aliran sungai dalam keadaan rusak parah. Indikasi kerusakan itu, dapat diamati dari rasio debit air, di mana musim hujan debit air meningkat dan menimbulkan banjir, sedangkan kala musim kemarau debit air menurun drastis. Selain itu limpasan air di DAS karena perubahan pola tanam jamak terjadi.

Demikian pula dengan tingkat sedimentasi akibat limpasan di hulu sungai sudah demikian tinggi di hilirnya. Selain itu, pencemaran sumber daya air dan kerusakan habitat didalamnya, telah diambang mengkhawatirkan. Saat ini habitat air di Sei Padang menyusut drastis, bahkan banyak di antaranya yang telah punah. Misalnya ikan jurung, udang galah dan beberapa jenis ikan lainnya sudah sulit diperoleh. Padahal ikan itu dulunya primadona Sei Padang. “Ikan jurung di sini sudah payah, kalau ada sekali-sekali, harganya mencapai 80 ribu per kilo,” ujar seorang warga Desa Ujung Padang, beberapa waktu lalu.

Belum lagi diperhitungkan kerusakan diakibatkan perubahan pola tanam perkebunan di pinggiran sungai. Aliran Sei Padang setidaknya melintasi lahan Kebun Gunung Pamela PTPN III Kebun Pabatu PTPN IV, Kebun Bandar Bejambu PTPN III, dan Kebuna Rambutan PTPN III.. Konversi tanaman yang terjadi dalam 10 hingga 15 tahun pada keempat perkebunan itu, patut dihitung sebagai faktor penyebab terjadinya limpasan air yang menjadi penyebab sedimentasi di hilir sungai. Di hilir sungai, kerusakan DAS juga demikian parah. Karena umumnya DAS digunakan sebagai lokasi hunian, terutama di Kota Tebing Tinggi dan Kec. Tebing Syahbandar, Kab. Sergai.

Menghadapi realitas demikian, sudah seharusnya Pemprov Sumut, Pemkab Sergai dan Pemko Tebing Tinggi melakukan langkah penanganan kerusakan secara kordinatif. Dikhawatirkan, jika hal itu tidak dilakukan, dalam jangka waktu 20 tahun mendatang, kita akan kehilangan warisan masa lalu yang agung itu.

Menurut mahasiwa S3 IPB Bogor Prastowo (Makalah Falsafah Sains, Des 2003) ada beberapa strategi yang harus dilakukan pemerintah mengatasi kerusakan DAS dan dampak yang diakibatkannya. Pertama, revitalisasi perencanaan tata ruang wilayah dengan mempertimbangkan daya dukung lingkungan, diikuti dengan penataan dan penegakan peraturan secara terus menurus.

Kedua, pencegahan dan pengendalian kerusakan DAS (hutan, tanah dan air) serta merehabilitasi DAS yang telah mengalami kerusakan.Ketiga, peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah dan asyarakat dalam pengelolaan DAS dan pemanfataan air dalam berbagai keperluan.Keempat, penyelesaian hambatan-hambatan strukutral dan kultural dalam pengelolaan sumber daya air yang berkelanjutan.

Atas pemikiran demikian, sudah seharusnya kebijakan lingkungan di tingkat provinsi, maupun di kedua kabupaten/kota memulai langkah dengan menerbitkan peraturan daerah bagi perlindungan Sei Padang dan anak sungainya. Semoga saja bisa segera dimulai. Abdul Khalik

Share :