Mutasi 83 Pejabat Jadi Pembicaraan Miring PNS T.Tinggi

         

          MUTASI 83 pejabat eselon II, III dan IV Pemko Tebingtinggi menjadi pembicaraan hangat di kalangan PNS. Namun, umumnya pembicaraan itu dibumbui cerita miring, mulai dari tidak berjalannya asas manajemen hingga isu pungutan dana mencapai puluhan juta rupiah. Bahkan, mutasi itu dituding dikendalikan kelompok tertentu sampai-sampai kepala dinas tidak mengetahui bawahannya yang selama ini jadi tulang punggung di jajarannya dipindahkan.

          Sejumlah keterangan yang diperoleh, Senin (9/3), mengatakan protes mutasi juga tersendat-sendat. Misalnya, undangan baru disampaikan pukul 11.00 untuk pelantikan pukul 14.00. Namun, jadwal pelantikan ternyata molor hingga pukul 16.00. Sampai-sampai beredar kabar mutasi dibatalkan. Selain itu, Wakil Wali Kota Ir. H Oki Doni Siregar, kepada wartawan, mengaku baru mengetahui adanya mutasi sekira pukul 15.00, sehingga dia tak hadir di acara itu.

          Samsul Bahri, SH, Kasi Perundangundangan DPRD kota Tebingtinggi mengaku terkejut dengan pemindahannya. “Aneh selama ini saya bergelut di bidang hukum, bahkan pernah jadi pengacara Pemko Tebingtinggi, tapi sekarang malah dipindah jadi Kasi Kesra kantor Camat. Ini cermin tak berjalannya asas The Righ Man on The Righ Place di Pemko,” tegas Samsul.

          Beberapa Kadis juga mengaku tercengang dengan proses mutasi tanpa sepengetahuan mereka. Salah satu Kadis di komplek Jalan Gn. Leuser mengaku terkejut, karena Kabid yang mendukung keberhasilan Dinasnya meraih penghargaan dari pemerintah pusat ternyata di mutasi. Kadis lain juga terkejut, karena Kabid yang selama ini menjadi tulang punggungnya dalam menjalankan program, ternyata dipindah begitu saja tanpa konsultasi dengan atasan si Kabid. “Kita merasa ada skenario menghancurkan program wali kota, maklum ini tahun politik karena 2016 akan Pilkada,” cetus salah seorang Kadis.

          Beberapa nama pejabat yang dipindah, padahal PNS itu dinilai berhasil dalam tugasnya. Misalnya, salah satu Kabid di Dinas Perhubungan atau Dinas Kebersihan Pertamanan. Bahkan, di Dinas Perhubungan pengganti Kabid yang diganti, ternyata dibawah standar, karena masalah fisik.

          Terkait itu, aktifis kemasyarakatan mengingatkan Wali Kota Ir. H. Umar Zunaidi Hasibuan, MM, agar berhati-hati terhadap mutasi di tahun politik. “Kita ingatkan Pak Wali, ini tahun politik sehingga harus mewaspadai adanya klik dalam birokrasi yang ingin programnya hancur,” ujar Edi Suardi, S.Sos dari Lembaga Pengkajian Pengawasan Pembangunan Masyarakat Kota (LP3MK) mengingatkan. Khalik

Share :